Kompas TV nasional hukum

Dugaan Suap di Tubuh Ditjen Pajak, Politikus Gerindra: Ironis, Negara Sedang Kurang Dana

Kamis, 4 Maret 2021 | 10:32 WIB
dugaan-suap-di-tubuh-ditjen-pajak-politikus-gerindra-ironis-negara-sedang-kurang-dana
Ketua KPK Firli Bahuri dan Menkeu Sri Mulyani memperbaharui nota kesepahaman KPK-Kemenkeu (21/10/2020) (Sumber: INSTAGRAM/ SRI MULYANI)


JAKARTA, KOMPAS.TV- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki  dugaan suap di tubuh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dugaan kasus suap tersebut diduga melibatkan pejabat di Ditjen Pajak. Menurut anggota Komisi XI Heri Gunawan,  Menteri Keuangan Sri Mulyani harus turun tangan.

Menurut politikus Partai Gerindra ini,  Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab menempatkan birokrasi yang bersih di Ditjen Pajak.

"Ini sungguh ironis. Negara sedang kekurangan dana untuk penanganan pandemi Covid-19, namun ada oknum di Ditjen Pajak yang menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok,” kata Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR ini, Kamis (4/3/2021).

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Copot Pejabat Ditjen Pajak yang Tersandung Korupsi

Perlu diketahui, lanjut Heri,  APBN 2020 dan APBN 2021 dipatok defisit Rp1.000 triliunan. Hal itu merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. “Dalam sepuluh tahun terakhir rasio pajak mengalami penurunan.

Pada 2010 masih di level 12,9 persen. Namun, pada 2018 turun menjadi 11,4 persen. Tahun 2019 turun kembali menjadi 10,73 persen. Sementara pada 2020 diproyeksikan hanya 7,9 persen dan di 2021 sebesar 8,18 persen,” katanya.

Baca Juga: Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Suap di Tengah Pandemi, Ini Tanggapan Menkeu : Ini Pengkhianatan

Penulis : Iman Firdaus





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:29
BIO FARMA: VAKSIN COVID-19 SINOPHARM, SPUTNIK V, DAN CANSINO DIGUNAKAN UNTUK VAKSINASI GOTONG ROYONG   BPOM: IZIN PENGGUNAAN VAKSIN SPUTNIK V DITARGETKAN KELUAR AKHIR APRIL 2021   KEMENAG AKAN BUKA FORMASI 27.303 GURU AGAMA HONORER DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA   KEMENAG TERUS BERSIAP JELANG MUSIM HAJI 2021 MESKIPUN PENYELENGGARAANNYA MASIH TUNGGU KEPUTUSAN ARAB SAUDI   HIU DAN PARI TERANCAM PUNAH, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UPAYAKAN KELOLA SUMBER DAYA PERIKANAN   BANTU KORBAN BENCANA, TNI AL BERANGKATKAN KRI SEMARANG-594 MEMBAWA BANTUAN SOSIAL SEBANYAK 24 TRUK KE FLORES TIMUR   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: PARTISIPASI ORANGTUA DI JAKARTA DALAM UJI COBA SEKOLAH TATAP MUKA MASIH RENDAH    SATGAS COVID-19 IMBAU WNI DI LUAR NEGERI TUNDA KEPULANGAN KE INDONESIA SELAMA LIBUR LEBARAN YAKNI 6-17 MEI 2021   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA SEBUT PEMBANGUNAN TUGU SEPEDA BERBIAYA RP 800 JUTA   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: ANGGARAN PEMBANGUNAN JALUR SEPEDA PERMANEN DI JALAN SUDIRMAN-THAMRIN RP 28 MILIAR    MENKES BUDI GUNADI SADIKIN: SAAT INI INDONESIA MENEMPATI URUTAN KE-8 VAKSINASI COVID-19 TERCEPAT DI DUNIA    KETUA DPR PUAN MAHARANI MEMINTA PEMERINTAH BERSIKAP KONSISTEN TERKAIT LARANGAN MUDIK LEBARAN TAHUN INI   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO MASIH PERTIMBANGKAN USULAN PEMBUBARAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM REVISI UU ASN   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY SEBUT PELARANGAN IKLAN ROKOK SECARA TOTAL PERLU DIDORONG LEBIH JAUH