Wakil Dubes Myanmar Untuk PBB Mengundurkan Diri Setelah Ditunjuk Junta Menjadi Dubes

NEW YORK, KOMPAS.TV -  Wakil Duta Besar Myanmar untuk PBB, Tin Maung Naing, mengundurkan diri pada Rabu (3/3/2021). Sebelumnya, dia ditunjuk oleh junta militer untuk menggantikan Dubes Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang menentang keras kudeta militer.

Terjadi kebingungan dan tanda tanya besar di kalangan diplomat di markas PBB di New York pada awal minggu ini. Pasalnya, markas PBB menerima dua surat yang berbeda mengenai status Dubes Myanmar untuk PBB.

Surat pertama yang diterima PBB dikirimkan oleh Duta Besar Kyaw Moe Tun, pada Senin (1/3/2021) kepada Presiden Majelis Umum Volkan Bozkir, dengan tembusan kepada Sekjen PBB. Dalam surat itu dikatakan bahwa dia merupakan Dubes Myanmar untuk PBB yang sah dan diangkat oleh Presiden Win Myint, yang merupakan pemimpin sipil Myanmar yang dipilih secara sah pada 4 September 2020.

Sedangkan surat kedua dikirimkan dari Kementerian Luar Negeri Myanmar kepada Sekretaris Jenderal PBB. Surat itu diterima pada Selasa (2/1/2021). Dalam surat kedua, disebutkan bahwa Wakil Duta Besar Myanmar untuk PBB, Tin Maung Naing akan menggantikan Kyaw Moe Tun sebagai Dubes.

Baca Juga: Dubes Myanmar Untuk PBB Melawan Junta, Siapakah Kini yang Menduduki Posisi Tersebut?

Wakil Duta Besar Naing kemudia memposting di Facebook pada hari Rabu, bahwa dia mengundurkan diri. Dia tidak menuliskan alasannya mengundurkan diri. Dikutip dari the Associated Press, Naing mengatakan dia adalah pegawai negeri yang berdedikasi melayani negara yang dia cintai selama 30 tahun. Tetapi karena keadaan yang tidak dapat dihindari, dia memutuskan mengundurkan diri.

Pernyataan Naing untuk mengundurkan diri, disambut baik oleh aktivis anti-kudeta.

Sebelumnya, Dubes Tun dari Myanmar memberikan pidato dramatis dalam pertemuan Majelis Umum PBB di New York.

Dalam pidatonya, Tun meminta tindakan sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk memulihkan demokrasi di negara itu.

Dia mendesak semua negara untuk mengutuk keras kudeta 1 Februari dan menolak untuk mengakui rezim militer. Dia meminta para pemimpin militer untuk menghormati pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Dikutip dari surat kabar Irrawaddy, setelah Tun mengutuk tindakan militer, Kementerian Luar Negeri Myanmar menarik setidaknya 100 staf diplomatik dari sekitar 19 negara.

Baca Juga: Junta Militer Pecat Duta Besar Myanmar untuk PBB yang Mengutuk Kudeta

Surat kabar itu mengatakan, Komite Majelis Nasional, yang terdiri dari anggota parlemen terpilih dari partai NLD Suu Kyi, mengatakan kepada PBB untuk mengakui Tun Dubes Myanmar untuk PBB.

Komite itu juga mengatakan Tun telah diberi tugas tambahan untuk mengelola urusan luar negeri dan diplomatik untuk pemerintah NLD, yang pada dasarnya mengangkatnya sebagai menteri luar negeri di pengasingan.