Kompas TV klik360 cerita indonesia

Sri Mulyani: Dugaan Suap Pegawai Pajak Jika Terbukti Jelas Ini Pengkhianatan

Rabu, 3 Maret 2021 | 14:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV  - Kementerian Keuangan mengapresiasi dan mendukung langkah KPK yang tengah menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan suap pegawai di Dirjen Pajak.

“Kemenkeu mengapresiasi dan mendukung langkah KPK, disertai unit kepatuhan yang telah bekerja sama untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan masy pegawat di dirjen pajak, pengaduan masyarakat atas dugaan suap tersebut terjadi di awal 2020. Kemudian dilakukan tindakan unit kepatuhan internal Kemenkeu dan KPK untuk tindak lanjut,”ungkap Menkeu Sri Mulyani di kanal Youtube Kemenkeu RI, Rabu (03/03/2021). 

Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan akan terus menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap, dengan asas praduga tak bersalah. 

Meski belum ditetapkan tersangka atas dugaan suap ini, Sri Mulyani mengatakan yang bersangkutan telah dibebastugaskan dan mengundurkan diri dari posisinya di Dirjen Pajak.

“Terhadap pegawai Direktorat pajak, oleh KPK terlibat suap, telah dibebastugaskan agar memudahkan proses penyelidikan oleh KPK, yang bersangkutan mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi ASN.”ungkap Sri Mulyani. 

Meski begitu Sri Mulyani menyatakan kekecewaannya dan jika terbukti jelas hal ini merupakan pengkhianatan.

“Dugaan suap yang melibatkan pegawai dirjen pajak ini jelas pengkhianatan dan telah melukai seluruh pegawai dan jajaran Kemenkeu, yang terus berpegang pada prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas.”tuturnya. 

Sebelumnya KPK tengah mengusut dugaan kasus suap puluhan miliar di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kasus suap tersebut diduga melibatkan pejabat di Ditjen Pajak.

Penyidik KPK masih berproses dengan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangkanya.

Video Editor: Rengga
 

Penulis : Yuilyana





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:23
IKUTI WEBINAR "BERPARTNER DENGAN MEDIA" BERSAMA TIM HARIAN KOMPAS, DAFTAR DI INSTITUTE.KOMPAS.ID!   SATGAS NEMANGKAWI: CEPAT ATAU LAMBAT KKB PASTI TERTANGKAP   100 PERSONEL SATGAS NEMANGKAWI HADIR DI DISTRIK BEOGA, PUNCAK, PAPUA, LINDUNGI MASYARAKAT DARI KKB   BUPATI TEGAL UMI AZIZAH MINTA WARGA AMBIL SISI POSITIF DARI LARANGAN MUDIK LEBARAN   KAKORLANTAS POLRI SEBUT JIKA ADA MASYARAKAT YANG NEKAT MUDIK PADA 6-17 MEI 2021 MAKA POLISI AKAN MENINDAK   POLRI AKAN MELAKUKAN PENYEKATAN DI 333 TITIK DI TOL DAN JALAN ARTERI DARI LAMPUNG-BALI SELAMA PELARANGAN MUDIK   SATGAS COVID-19 MINTA PEMDA TEGAS MELARANG WARGA MUDIK GUNA TEKAN ANGKA PENULARAN KORONA   SATGAS COVID-19: LARANGAN MUDIK LEBARAN BERLAKU 6-17 MEI 2021   SATGAS COVID-19 SEBUT PENGEMBANGAN VAKSIN MERAH PUTIH TETAP BERJALAN MESKI KEMENRISTEK DILEBUR DENGAN KEMENDIKBUD   MASIH BERSTATUS ZONA ORANYE, PEMKOT BOGOR WASPADAI LONJAKAN KASUS COVID-19 SELAMA BULAN PUASA   DIRJEN PAUD KEMENDIKBUD SEBUT DIGITALISASI SEKOLAH BAKAL JADI ARAH PENDIDIKAN INDONESIA HINGGA 2035   MULAI 2022, KEMENDIKBUD AKAN MEMBUAT RAPOR DARING DI BEBERAPA SEKOLAH YANG MASUK DALAM PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK   PEMBANGUNAN PROYEK LITTLE TOKYO JABABEKA DI ATAS LAHAN SELUAS 4,6 HEKTAR DIMULAI AKHIR TAHUN INI   KKP SEBUT LARANGAN EKSPOR BENIH LOBSTER UNTUK MENGGALAKKAN BUDIDAYA LOBSTER GUNA TINGKATKAN EKSPOR LOBSTER