Kompas TV klik360 cerita indonesia

Sri Mulyani: Dugaan Suap Pegawai Pajak Jika Terbukti Jelas Ini Pengkhianatan

Rabu, 3 Maret 2021 | 14:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV  - Kementerian Keuangan mengapresiasi dan mendukung langkah KPK yang tengah menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan suap pegawai di Dirjen Pajak.

“Kemenkeu mengapresiasi dan mendukung langkah KPK, disertai unit kepatuhan yang telah bekerja sama untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan masy pegawat di dirjen pajak, pengaduan masyarakat atas dugaan suap tersebut terjadi di awal 2020. Kemudian dilakukan tindakan unit kepatuhan internal Kemenkeu dan KPK untuk tindak lanjut,”ungkap Menkeu Sri Mulyani di kanal Youtube Kemenkeu RI, Rabu (03/03/2021). 

Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan akan terus menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap, dengan asas praduga tak bersalah. 

Meski belum ditetapkan tersangka atas dugaan suap ini, Sri Mulyani mengatakan yang bersangkutan telah dibebastugaskan dan mengundurkan diri dari posisinya di Dirjen Pajak.

“Terhadap pegawai Direktorat pajak, oleh KPK terlibat suap, telah dibebastugaskan agar memudahkan proses penyelidikan oleh KPK, yang bersangkutan mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi ASN.”ungkap Sri Mulyani. 

Meski begitu Sri Mulyani menyatakan kekecewaannya dan jika terbukti jelas hal ini merupakan pengkhianatan.

“Dugaan suap yang melibatkan pegawai dirjen pajak ini jelas pengkhianatan dan telah melukai seluruh pegawai dan jajaran Kemenkeu, yang terus berpegang pada prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas.”tuturnya. 

Sebelumnya KPK tengah mengusut dugaan kasus suap puluhan miliar di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kasus suap tersebut diduga melibatkan pejabat di Ditjen Pajak.

Penyidik KPK masih berproses dengan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangkanya.

Video Editor: Rengga
 

Penulis : Yuilyana





BERITA LAINNYA


Sosial

Pernikahan Sesuai Syariat Islam

Rabu, 14 April 2021 | 21:41 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
21:46
KEJARI SUDAH PERIKSA ENAM ORANG SOAL DUGAAN KORUPSI DAMKAR DEPOK   CEGAH TAWURAN, POLISI KOTA TANGERANG TINGKATKAN PATROLI DAN ANCAM PELAKU TAK BISA LEBARAN DI RUMAH   KOMPOLNAS BERHARAP APLIKASI SINAR ATAU SIM PRESISI NASIONAL DAPAT MENGURANGI POTENSI PUNGLI DAN KORUPSI   KORLANTAS POLRI LUNCURKAN APLIKASI SINAR ATAU SIM PRESISI NASIONAL UNTUK BANTU PEMBUATAN SIM SECARA DARING   PRESIDEN JOKOWI DUKUNG KEJURNAS BALAP MOTOR BEBEK PIALA PRESIDEN SAAT TERIMA PENGURUS IKATAN MOTOR INDONESIA (IMI)   PT WIKA: JALAN TOL SERANG-PANIMBANG AKAN DIBUKA SECARA FUNGSIONAL PADA LEBARAN TAHUN INI   KEMENPERIN MENCATAT PERTUMBUHAN EKONOMI DIGITAL INDONESIA MENCAPAI 11 PERSEN SELAMA PANDEMI COVID-19   JENDERAL (PURN) GATOT NURMANTYO MENYATAKAN IKUT MENJADI RELAWAN UJI KLINIS VAKSIN NUSANTARA    MENHUB BUDI KARYA SUMADI MINTA LRT JAKARTA TERUS BERINOVASI MEMBANGUN SISTEM TRANSPORTASI TERINTEGRASI   MENHUB BUDI KARYA SUMADI: PENGGUNAAN TRANSPORTASI PERKOTAAN MENINGKAT SELAMA PANDEMI COVID-19   SUDIN PERTAMANAN DAN HOTAN KOTA JAKUT SEBUT SEBANYAK 64 PETAK MAKAM DI TPU ROROTAN SUDAH TERISI   KOMISI IX DPR MENYATAKAN TAK PERNAH BERSEPAKAT SECARA KOLEKTIF UNTUK MENGIKUTI UJI KLINIS VAKSIN NUSANTARA   SOAL VAKSIN NUSANTARA, JUBIR SATGAS COVID-19 WIKU ADISASMITO TEGASKAN HARUS IKUTI KAIDAH ILMIAH DAN STANDAR WHO   SATGAS COVID-19 TEGASKAN KEWENANGAN PENGHENTIAN UJI VAKSIN NUSANTARA DI TANGAN BPOM