Kompas TV nasional hukum

Nurhadi Eks Sekretaris MA Dituntut 12 Tahun Penjara, Ternyata Sempat Jadi Buron KPK

Rabu, 3 Maret 2021 | 09:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jaksa KPK menuntut Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, dan menantunya Rezky Herbiyono, masing-masing 12 dan 11 tahun penjara.

Keduanya dinilai terlibat suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Dalam pembacaan nota tuntutan jaksa, kedua terdakwa dipandang bersalah menerima uang sebesar Rp 45,7 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hindra Sunyoto.

Selain dituntut penjara, para terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar, subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti elbih dari Rp 83 miliar.

Atas tuntutan ini, kuasa hukum para terdakwa mengajukan nota pembelaan atau pleidoi yang bakal disampaikan dalam sidang lanjutan pada Jumat 5 Maret 2021.

Dalam sidang tuntutan ini, terdakwan Nurhadi dan Rezki Herbiyonon hadir secara virtual dari rutan KPK.

Sebelumnya pada 1 Juni 2020, KPK menangkap Nurhadi dan Rezky Herbiyono di rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan.

Nurhadi dan Rezky merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Keduanya sempat berstatus buron sejak Februari 2020 hingga akhirnya ditangkap saat KPK menggeledah rumah di Simprug.

Penulis : Reny Mardika





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:23
PTPN III BERI APRESIASI ATAS TERCAPAINYA KESEPAKATAN RESTRUKTURISASI KEUANGAN YANG DILAKUKAN KEMENTERIAN BUMN   MENTERI BUMN ERICK THOHIR SEBUT RESTRUKTURISASI KEUANGAN PTPN SUDAH RAMPUNG   KEMENTERIAN BUMN YAKINKAN LEBIH DARI 50 KREDITOR UNTUK RESTRUKTURISASI PINJAMAN PTPN III HINGGA RP 41 TRILIUN   MENAKER LUNCURKAN POSKO THR UNTUK MEMANTAU DAN MENGATASI MASALAH PEMBERIAN THR   KEMENDESA PDTT TERUS GIATKAN SOSIALISASI LARANGAN MUDIK LEBARAN DEMI KESEHATAN BERSAMA    PEMPROV DKI JAKARTA BUKA VAKSINASI UNTUK PELAKU EKONOMI KREATIF, DARI PEMUSIK HINGGA PENGUSAHA KULINER   MENAG DORONG APARAT PENEGAK HUKUM TINDAK PELAKU UJARAN KEBENCIAN YANG MENGARAH KE PENISTAAN AGAMA   WALI KOTA DEPOK MOHAMMAD IDRIS: PEMKOT DUKUNG PENGUSUTAN DUGAAN KORUPSI DAMKAR DEPOK   SATPOL PP DIRIKAN 8 POSKO DI PASAR TANAH ABANG UNTUK PANTAU PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN   WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN MINTA PEMERINTAH CARI SOLUSI CEGAH PERKAWINAN ANAK   WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN DORONG KEMENTERIAN PPPA, KPAI, BPS PETAKAN DAERAH YANG BANYAK PERKAWINAN ANAK   PEMKOT BANDUNG MENYATAKAN 50 PERSEN TENAGA PENDIDIK TELAH DIVAKSINASI COVID-19   BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KEMBANGKAN BERBAGAI TEKNOLOGI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM   MENTERI PPPA DORONG FORUM ANAK DAPAT DIBENTUK HINGGA KE TINGKAT KECAMATAN DAN DESA