Kompas TV nasional hukum

Kumpulkan Alat Bukti untuk Dugaan Suap Izin Infrastruktur, KPK Geledah Kantor PUTR Sulsel

Selasa, 2 Maret 2021 | 16:25 WIB
kumpulkan-alat-bukti-untuk-dugaan-suap-izin-infrastruktur-kpk-geledah-kantor-putr-sulsel
Penampakan Nurdin Abdullah pakai rompi oranye khas Tahanan KPK (Sumber: Tribunnews)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti terkait perkara yang mengakibatkan Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditetapkan menjadi tersangka.

“Intinya penggeledahan kan untuk mengumpulkan alat bukti baru kemudian setelah mendapatkan yang relevan tentu disita. Tapi yang tidak relevan tentu tidak dibawa ke KPK,” kata Wakil Ketua Nurul Gufron di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.TV, penggeledahan di Kantor Dinas PUTR Sulsel dilakukan di sejumlah ruangan. Di antaranya adalah ruangan Kepala Dinas PUTR Sulsel dan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel. Terkait hasil penggeledahan di Kantor PUTR Sulsel, Nurul Gufron mengaku belum mendapatkan laporan di lapangan.

Baca Juga: Penghargaan Anti Korupsi Bung Hatta Award kepada Nurdin Abdullah Akan Ditinjau Ulang

“Kami belum mendapatkan laporan tapi teman-teman, tentu semuanya bergerak untuk mengumpulkan alat bukti pemeriksaannya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menangkap Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Dari penangkapan itu, KPK kemudian menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Tak hanya itu, KPK juga menduga Nurdin Abdullah menerima suap dari kontraktor sebesar Rp 2 miliar. Dugaan KPK, sempat dibantah Nurdin Abdullah dengan pengakuan jika dirinya tidak mengetahui dan tidak terlibat.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:44
PTPN III BERI APRESIASI ATAS TERCAPAINYA KESEPAKATAN RESTRUKTURISASI KEUANGAN YANG DILAKUKAN KEMENTERIAN BUMN   MENTERI BUMN ERICK THOHIR SEBUT RESTRUKTURISASI KEUANGAN PTPN SUDAH RAMPUNG   KEMENTERIAN BUMN YAKINKAN LEBIH DARI 50 KREDITOR UNTUK RESTRUKTURISASI PINJAMAN PTPN III HINGGA RP 41 TRILIUN   MENAKER LUNCURKAN POSKO THR UNTUK MEMANTAU DAN MENGATASI MASALAH PEMBERIAN THR   KEMENDESA PDTT TERUS GIATKAN SOSIALISASI LARANGAN MUDIK LEBARAN DEMI KESEHATAN BERSAMA    PEMPROV DKI JAKARTA BUKA VAKSINASI UNTUK PELAKU EKONOMI KREATIF, DARI PEMUSIK HINGGA PENGUSAHA KULINER   MENAG DORONG APARAT PENEGAK HUKUM TINDAK PELAKU UJARAN KEBENCIAN YANG MENGARAH KE PENISTAAN AGAMA   WALI KOTA DEPOK MOHAMMAD IDRIS: PEMKOT DUKUNG PENGUSUTAN DUGAAN KORUPSI DAMKAR DEPOK   SATPOL PP DIRIKAN 8 POSKO DI PASAR TANAH ABANG UNTUK PANTAU PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN   WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN MINTA PEMERINTAH CARI SOLUSI CEGAH PERKAWINAN ANAK   WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN DORONG KEMENTERIAN PPPA, KPAI, BPS PETAKAN DAERAH YANG BANYAK PERKAWINAN ANAK   PEMKOT BANDUNG MENYATAKAN 50 PERSEN TENAGA PENDIDIK TELAH DIVAKSINASI COVID-19   BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KEMBANGKAN BERBAGAI TEKNOLOGI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM   MENTERI PPPA DORONG FORUM ANAK DAPAT DIBENTUK HINGGA KE TINGKAT KECAMATAN DAN DESA