Kompas TV nasional peristiwa

Haedar Nashir Apresiasi Presiden Jokowi Cabut Perpres Miras

Selasa, 2 Maret 2021 | 16:24 WIB
haedar-nashir-apresiasi-presiden-jokowi-cabut-perpres-miras
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengapresiasi political will Presiden Jokowi yang mencabut perpres tentang investasi miras (Sumber: kompas.com)

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi political will Presiden Jokowi yang mencabut perpres tentang investasi miras. Menurut haedar, langkah yang diambil Jokowi ini menunjukkan sikap demokratis dan legowo terjadap aspirasi dan keberatan luas umat beragama, khususnya umat Islam, terkait penerapan kebijakan perpres miras.

“PP Muhammadiyah juga secara resmi telah menyampaikan penolakan dan meminta Presiden Jokowi mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021 itu,” ujar Haedar Nashir, Selasa (2/3/2021).

Ia menilai langkah pencabutan perpres miras oleh Presiden Jokowi merupakan sikap politik yang positif dan menunjukkan keterbukaan pemerintah atas kritik dan masukan konstruktif masyarakat  demi kemaslahatan bangsa.

“Pemerintah tentu memahami bahwa masalah miras bukan hanya urusan umat beragama semata yang memang di dalam Islam diharamkan, tetapi juga dapat merusak mental dan moral bangsa,” ucapnya.

Baca Juga: PP Muhammadiyah Tolak Perpres Miras, Presiden Jokowi Diminta Cabut atau Revisi Kebijakan

Haedar Nashir mengatakan pembangunan ekonomi tentu sangat didukung penuh oleh semua pihak selama  tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur Indonesia. Banyak bidang di negeri ini yang masih bisa dikembangkan dalam pembangunan ekonomi dan investasi.

Sebelumnya, Haedar Nashir beserta jajaran PP Muhammadiyah menolak Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang salah salah satunya berisi pengaturan investasi miras di empat provinsi Indonesia.

Penulis : Switzy Sabandar





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:44
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN