Kompas TV nasional sosial

Baru Dikeluarkan, Perpres Investasi Miras Menuai Kritik

Selasa, 2 Maret 2021 | 14:31 WIB

KOMPAS.TV - Pemerintah mengeluarkan Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di antaranya melonggarkan investasi minuman beralkohol.

Namun aturan ini langsung menuai kritik. Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan soal investasi minuman beralkohol, membolehkan investasi minuman beralkohol skala besar sampai eceran.

Aturan Presiden ini tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Di Perpres, syarat investasi di bidang usaha industri minuman keras beralkohol, di antaranya untuk penanaman modal baru dapat dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Selanjutnya, soal penanaman modal di bidang tersebut ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan Gubernur.

Sebelum terbitnya Perpres ini, industri pembuatan minuman keras masuk dalam golongan bidang usaha tertutup.

Ketua PBNU Kiai Haji Marsudi Syuhud menyoroti isi Perpres soal di luar 4 provinsi ada peluang provinsi lain juga membuka keran perdagangan minuman beralkohol, kemudian perdagangan eceran yang artinya dijual bebas.

Yang disasar di Perpres, yakni Pemprov Papua pun menolak aturan Presiden yang melonggarkan peredaran minuman beralkohol di Papua.

Perpres Jokowi bertentangan dengan peraturan daerah khusus tentang pelarangan miras di Papua.

Tapi, Pemprov Bali menyambut baik aturan melonggarkan aturan investasi bagi investor lokal dan asing di sektor minuman beralkohol.

Menurut Gubernur Bali, Wayan Koster bisa menata secara terbuka pembuatan dan peredaran arak Bali sebagai produk unggulan lokal.

Tapi, perdagangan dan konsumsinya tetap dibatasi hanya untuk kalangan tertentu. Terutama wisatawan dan acara keagamaan.

Kritik dari Nahdlatul Ulama dan Pemerintah Provinsi Papua, kiranya bisa jadi masukan buat Presiden Jokowi dan jajaran segera menjelaskan Perpres yang bisa ditafsirkan secara berbeda, karena pada dasarnya minuman beralkohol sejatinya dibatasi peredarannya.

Penulis : Luthfan





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:56
BMKG DORONG PEMDA TINGKATKAN MITIGASI DAN KEWASPADAAN WARGA TERHADAP BENCANA   WAGUB BANTEN MINTA TUGU PAMULANG DI BUNDARAN JALAN SILIWANGI, TANGSEL, DIBONGKAR AGAR TAK JADI POLEMIK   BANYAK PHK AKIBAT PANDEMI, PRESIDEN JOKOWI MINTA KEPALA DAERAH MEMPERBANYAK PROGRAM PADAT KARYA   GUBERNUR JABAR RIDWAN KAMIL: GERAKAN PRAMUKA HARUS TUMBUHKAN JIWA KEPEMIMPINAN   POLRI TERUS KEJAR KKB YANG DIDUGA MEMBAKAR HELIKOPTER MILIK PT ERSA AIR DI BANDARA AMINGGARU, PAPUA    BPOM: KOMPONEN UTAMA PEMBUATAN VAKSIN NUSANTARA DIIMPOR DARI AMERIKA SERIKAT    MENKO POLHUKAM MAHFUD MD INGATKAN KEPALA DAERAH HINDARI PERILAKU KORUPTIF DAN DAPAT JALANKAN AMANAH   MENTERI PPPA: POLIGAMI TANPA PENGETAHUAN, AWAL MULA PERLAKUAN SALAH KEPADA PEREMPUAN   MENDAGRI TITO KARNAVIAN: PENAMBAHAN KASUS POSITIF COVID-19 HARUS JADI PERHATIAN PEMDA SETIAP HARI   MENDAGRI TITO KARNAVIAN MINTA KEPALA DAERAH JADI "ROLE MODEL" PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19   PRESIDEN JOKOWI INGIN KEPALA DAERAH PRIORITASKAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19   PRESIDEN SEBUT PEMULIHAN EKONOMI DI DAERAH SEBAIKNYA TIDAK DILAKUKAN SECARA TERGESA-GESA   PRESIDEN JOKOWI SEBUT ANGKA KESEMBUHAN COVID-19 RI DI ATAS RATA-RATA ASIA BAHKAN DUNIA   KASUS PENGADAAN CITRA SATELIT, KPK DALAMI ADANYA PENERIMAAN SEJUMLAH UANG