Kompas TV nasional peristiwa

PP Muhammadiyah Tolak Perpres Miras, Presiden Jokowi Diminta Cabut atau Revisi Kebijakan

Selasa, 2 Maret 2021 | 13:20 WIB
pp-muhammadiyah-tolak-perpres-miras-presiden-jokowi-diminta-cabut-atau-revisi-kebijakan
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang salah salah satunya berisi pengaturan investasi miras di empat provinsi Indonesia. (Sumber: kompas.com)

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang salah salah satunya berisi pengaturan investasi miras di empat provinsi Indonesia. PP Muhammadiyah pun meminta Presiden Jokowi untuk mencabut atau merevisi kebijakan di dalam perpres tentang investasi miras itu.

Penolakan PP Muhammadiyah tercantum dalam empat pernyataan sikap yang dirilis, Selasa (2/3/2021). Mereka juga berencana untuk mengirimkan pernyataan sikap ini kepada Presiden Jokowi dan pimpinan DPR serta MPR.

“Pembangunan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan agama dan budaya luhur bangsa, pembangunan ekonomi juga tidak boleh berdampak buruk pada generasi mendatang,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Baca Juga: Pakar Pembangunan Sosial UGM Minta Presiden Cabut Perpres Miras, Ini Alasannya

Ia menjelaskan dalam berbagai bentuk, miras merupakan sesuatu yang haram bagi umat Islam dan haranmnya mutlak.

Menurut Haedar, jika kebijakan ini tetap dipaksakan maka harganya terlalu mahal karena bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa.

Empat pernyataan sikap PP Muhammadiyah terkait perpres tentang inevstasi miras ini dibacakan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, Agung Danarto. Empat poin yang dimaksud meliputi.

Penulis : Switzy Sabandar





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:41
INDONESIA BANTU UPAYA PEMULIHAN BENCANA TOPAN DI MOZAMBIK DAN ZIMBABWE DENGAN MEMBERI DANA HIBAH RP 2,16 M   FORUM KONSERVASI GAJAH INDONESIA: HABITAT GAJAH SUMATERA DI BENGKULU MAKIN TERDESAK OLEH PENEBANGAN LIAR   TERBITKAN KEPPRES NOMOR 7 TAHUN 2021, PRESIDEN JOKOWI: CUTI BERSAMA ASN TAHUN INI HANYA 2 HARI   PP MUHAMMADIYAH ANGGAP TIDAK MUDIK SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB MORAL DAN KESALEHAN DIRI   PT KAI IZINKAN PENUMPANG UNTUK SAHUR DAN BUKA PUASA DI DALAM KERETA KETIKA DALAM PERJALANAN SELAMA BULAN RAMADAN   PP MUHAMMADIYAH DUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH SOAL LARANGAN MUDIK LEBARAN GUNA CEGAH PENULARAN KORONA   MUI MINTA UMAT ISLAM DUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH TANGGULANGI COVID-19   HINGGA SAAT INI, BPOM BELUM KELUARKAN IZIN PERSETUJUAN PELAKSANAAN UJI KLINIS FASE II VAKSIN NUSANTARA   MRT JAKARTA IZINKAN PENUMPANG BERBUKA PUASA DI DALAM GERBONG KERETA DENGAN AIR PUTIH DAN KURMA   FORMAPPI MINTA DPR MENJELASKAN KE PUBLIK SOAL RENCANA PENYUNTIKAN VAKSIN NUSANTARA KE ANGGOTA DPR   SEBANYAK 659.411 WARGA KOTA SURABAYA TELAH TERIMA VAKSIN COVID-19   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA SEBUT TIDAK ADA TEMUAN KASUS KORONA SELAMA UJI COBA SEKOLAH TATAP MUKA   KEMENKES SEBUT JAM OPERASIONAL PETUGAS VAKSIN COVID-19 BERKURANG SELAMA RAMADAN   BPOM: VAKSIN NUSANTARA BELUM PENUHI SYARAT, KEMAMPUAN TINGKATKAN ANTIBODINYA BELUM MEYAKINKAN