Kompas TV regional berita daerah

Pakar Pembangunan Sosial UGM Minta Presiden Cabut Perpres Miras, Ini Alasannya

Selasa, 2 Maret 2021 | 12:10 WIB
pakar-pembangunan-sosial-ugm-minta-presiden-cabut-perpres-miras-ini-alasannya
Ilustrasi pakar UGM menilai perpres investasi miras mendorong konsumsi miras kian masif dan produksi miras tidak terkendali. (Sumber: Istimewa)

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Peraturan Presiden (Perpres) tentang investasi miras yang dikeluarkan pemerintah membuat pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM, Hempri Suyatna, angkat bicara. Ia menilai pengaturan invetasi miras melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ini justru akan mendorong produksi miras kian tidak terkendali dan konsumsi miras semakin masif di masyarakat.

“Pengusaha yang berorientasi keuntungan akan mendorong investasi miras lebih luas dan masif sehingga konsumsi miras di kalangan masyarakat semakin meningkat,” ujarnya, Selasa (2/3/2021).

Menurut Hempri, dampak negatif dari perpres investasi miras ini lebih kuat dampak negatif ketimbang efek positifnya, sekalipun hanya diberlakukan di empat provinsi saja (Papua, Bali, NTT, dan Sulawesi Utara).

Baca Juga: PA 212 Ancam Demo Besar-besaran Tolak Perpres Jokowi yang Legalkan Investasi Miras

Ia tidak menampik perpres investasi miras ini membuka paradigma investasi, namun tidak memperhatikan aspek moral, etika, dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini justru memberi ruang bagi pemilik modal tertentu untuk mengabaikan aspek moral dan etika yang selama ini dipertahankan masyarakat.

“Saya mengusulkan agar Presiden Jokowi menarik kembali perpres investasi miras ini demi moralitas,” ucapnya.

Ia menyarankan pemerintah bisa mengalihkan pada investasi pengelolaan pertanian dan produk UMKM di daerah ketimbang melegalkan miras.

Penulis : Switzy Sabandar





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:16
OMBUDSMAN SARANKAN KEMENSETNEG BENTUK BADAN PENGELOLAAN YANG KHUSUS MENGURUSI TMII SECARA PROFESIONAL   KETUA KOMISI IX DPR FELLY ESTELITA: DPR DUKUNG SETIAP RENCANA PEMERINTAH DAPATKAN VAKSIN COVID-19   MENTERI PPN HARAP PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA BARU DAPAT DILAKSANAKAN SAAT RAMADAN INI   KEMENTERIAN AGAMA BOLEHKAN BUKA PUASA BERSAMA 50 PERSEN DARI KAPASITAS RUANGAN   KEMENTERIAN AGAMA GELAR SIDANG ISBAT 1 RAMADAN SECARA DARING DAN LUAR JARINGAN    MENKO POLHUKAM MAHFUD MD: PEMBENTUKAN SATGAS PENANGANAN HAK TAGIH BLBI, BURU KERUGIAN NEGARA RP 108 TRILIUN   OPERASI KESELAMATAN JAYA 2021, POLDA METRO JAYA AKAN TINDAK BALAPAN LIAR DAN "SAHUR ON THE ROAD"   POLISI GENCARKAN LARANGAN MUDIK AWAL MEI, PENGENDARA YANG NEKAT DIMINTA PUTAR BALIK   POLISI AKAN TINDAK SOPIR TRAVEL DAN TRUK YANG NEKAT MEMBAWA PENUMPANG UNTUK MUDIK LEBARAN   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY MINTA KESELAMATAN KORBAN BENCANA GEMPA DI MALANG JADI PRIORITAS   GEMPA MALANG, MENSOS SALURKAN 3 TRUK LOGISTIK, DIRIKAN POSKO PENGUNGSIAN, DAN DAPUR UMUM   MENSOS TRI RISMAHARINI BERI SANTUANAN RP 120 JUTA UNTUK 8 AHLI WARIS KORBAN YANG MENINGGAL AKIBAT GEMPA MALANG   PP MUHAMMADIYAH IMBAU MASYARAKAT SHALAT TARAWIH DI RUMAH JIKA DAERAHNYA MASIH ADA PENULARAN COVID-19    KEMENTERIAN PPPA DORONG SATUAN PENDIDIKAN SEMAKIN RAMAH TERHADAP ANAK DAN REMAJA