Kompas TV nasional politik

Muhammadiyah Tolak Perpres Investasi Miras: Jangan Dilihat dari Sisi Ekonomi Saja

Selasa, 2 Maret 2021 | 01:05 WIB
muhammadiyah-tolak-perpres-investasi-miras-jangan-dilihat-dari-sisi-ekonomi-saja
Ilustrasi orang minum miras. (Sumber: Istimewa)

JAKARTA, KOMPAS.TV - PP Muhammadiyah secara tegas menolak Peraturan Presiden (Perpres) Investasi Miras.

Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, aturan mengenai investasi miras yang diatur dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ini, hanya melihat dari sisi ekonominya saja.

"Sebaiknya pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja. Tetapi juga dampak kesehatan, sosial, dan moral bangsa," kata Mu'ti kepada wartawan, Senin (1/3/2021).

Diingatkan Mu'ti, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan, namun juga menjaga moral masyarakat.

Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan hal yang senada.

Anwar menilai kebijakan investasi miras tersebut tidak lagi melihat aspek menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas, tetapi hanya memperhitungkan aspek investasi semata.

"Tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi demi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pemerintah dan dunia usaha,” katanya.

Penulis : Hariyanto Kurniawan





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:47
FLORENTINO PEREZ KEMBALI TERPILIH SEBAGAI PRESIDEN REAL MADRID UNTUK MASA JABATAN HINGGA 2025   MENKES AUSTRIA RUDOLF ANSCHOBER MENGUNDURKAN DIRI KARENA LELAH TANGANI PANDEMI KORONA   KAPOLDA PAPUA IRJEN MATHIUS D FAKHIRI JANJI MENCARI DAN TANGKAP KKB YANG BERAKSI DI BEOGA DAN ILAGA, PUNCAK   KAKORLANTAS POLRI IRJEN ISITIONO: PETUGAS YANG LOLOSKAN PEMUDIK AKAN DIHUKUM 2 KALI LIPAT   PT KAI IZINKAN PENUMPANG UNTUK SAHUR DAN BUKA PUASA DI DALAM KERETA KETIKA DALAM PERJALANAN SELAMA BULAN RAMADAN   PT KAI MASIH JUAL TIKET KERETA HINGGA KEBERANGKATAN 30 APRIL 2021 DI TENGAH ATURAN PELARANGAN MUDIK   DISPAREKRAF DKI JAKARTA: RESTORAN TIDAK BOLEH TAMPILKAN PERTUNJUKAN DJ SELAMA BULAN RAMADAN   JAM OPERASIONAL MRT TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN SELAMA BULAN RAMADAN   MRT JAKARTA IZINKAN PENUMPANG BERBUKA PUASA DI DALAM GERBONG KERETA DENGAN AIR PUTIH DAN KURMA   POLDA METRO JAYA LIMPAHKAN BERKAS KASUS MAFIA TANAH YANG MENYASAR KELUARGA DINO PATTI DJALAL KE KEJATI   DISHUB DKI BERENCANA HANYA MEMBUKA TERMINAL PULO GEBANG DI JAKARTA TIMUR SELAMA LARANGAN MUDIK LEBARAN   PEMPROV DKI JAKARTA AKAN CEK STATUS RUMAH PENINGGALAN MENLU PERTAMA, ACHMAD SOEBARDJO, YANG DIJUAL   ICW MINTA KPK USUT DUGAAN BOCORNYA INFORMASI PENGGELEDAHAN DUA LOKASI DI KALIMANTAN SELATAN   TERDAKWA DJOKO TJANDRA AJUKAN BANDING ATAS VONIS 4 TAHUN 6 BULAN PENJARA DALAM KASUS "RED NOTICE"