Kompas TV nasional peristiwa

Tegas! PBNU dan Muhammadiyah Tolak Investasi Miras yang Diteken Jokowi

Senin, 1 Maret 2021 | 19:24 WIB
tegas-pbnu-dan-muhammadiyah-tolak-investasi-miras-yang-diteken-jokowi
Ilustrasi: minuman keras (miras). (Sumber: KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peraturan Presiden (Perpres) yang membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) mendapat penolakan dari sejumlah pihak.

Tak terkecuali dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah. Kedua ormas Islam tersebut menolak keras Perpres yang telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Sekretaris Jenderal PBNU H Ahmad Helmy Faishal Zaini menyatakan, PBNU secara tegas menolak langkah Presiden Jokowi yang membuka izin investasi untuk industri minuman keras atau beralkohol dari skala besar hingga kecil di empat wilayah di Indonesia.

Baca Juga: MUI Jabar: Masyarakat Jabar Akan Menanggung Beban Perpres Miras

Sikap PBNU itu, lanjutnya, tak berubah sejak Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj tidak setuju terhadap investasi minuman keras di Indonesia pada tahun 2013.

"Sikap kami tetap tidak berubah sejak 2013, saat pertama kali aturan ini digulirkan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PBNU tetap menolak investasi minuman keras dibebaskan. Sebab Indonesia ini bukan negara sekuler," tegas Helmy seperti dikutip dari nu.or.id, Senin (1/3/2021).

Lebih lanjut ia menegaskan, Indonesia adalah negara Pancasila yang berketuhanan. Karena itu, dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan semua perilaku masyarakat harus berpedoman dengan nilai-nilai agama.

Penulis : Fadhilah





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:10
INDONESIA BANTU UPAYA PEMULIHAN BENCANA TOPAN DI MOZAMBIK DAN ZIMBABWE DENGAN MEMBERI DANA HIBAH RP 2,16 M   FORUM KONSERVASI GAJAH INDONESIA: HABITAT GAJAH SUMATERA DI BENGKULU MAKIN TERDESAK OLEH PENEBANGAN LIAR   TERBITKAN KEPPRES NOMOR 7 TAHUN 2021, PRESIDEN JOKOWI: CUTI BERSAMA ASN TAHUN INI HANYA 2 HARI   PP MUHAMMADIYAH ANGGAP TIDAK MUDIK SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB MORAL DAN KESALEHAN DIRI   PT KAI IZINKAN PENUMPANG UNTUK SAHUR DAN BUKA PUASA DI DALAM KERETA KETIKA DALAM PERJALANAN SELAMA BULAN RAMADAN   PP MUHAMMADIYAH DUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH SOAL LARANGAN MUDIK LEBARAN GUNA CEGAH PENULARAN KORONA   MUI MINTA UMAT ISLAM DUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH TANGGULANGI COVID-19   HINGGA SAAT INI, BPOM BELUM KELUARKAN IZIN PERSETUJUAN PELAKSANAAN UJI KLINIS FASE II VAKSIN NUSANTARA   MRT JAKARTA IZINKAN PENUMPANG BERBUKA PUASA DI DALAM GERBONG KERETA DENGAN AIR PUTIH DAN KURMA   FORMAPPI MINTA DPR MENJELASKAN KE PUBLIK SOAL RENCANA PENYUNTIKAN VAKSIN NUSANTARA KE ANGGOTA DPR   SEBANYAK 659.411 WARGA KOTA SURABAYA TELAH TERIMA VAKSIN COVID-19   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA SEBUT TIDAK ADA TEMUAN KASUS KORONA SELAMA UJI COBA SEKOLAH TATAP MUKA   KEMENKES SEBUT JAM OPERASIONAL PETUGAS VAKSIN COVID-19 BERKURANG SELAMA RAMADAN   BPOM: VAKSIN NUSANTARA BELUM PENUHI SYARAT, KEMAMPUAN TINGKATKAN ANTIBODINYA BELUM MEYAKINKAN