Kompas TV nasional update corona

Pemerintah Godok Aturan Sertifikat Vaksin jadi Syarat Berpergian

Kompas.tv - 1 Maret 2021, 15:26 WIB
pemerintah-godok-aturan-sertifikat-vaksin-jadi-syarat-berpergian
Petugas kesehatan menerima suntikan vaksin corona buatan Sinovac di RSIA Tambak, Jakarta Pusat, Jumat (15/1/2021). (Sumber: (KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG))
Penulis : Dina Karina

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah kini sedang menyiapkan aturan yang membolehkan sertifikat vaksinasi Covid-19, bisa digunakan sebagai pengganti Swab PCR.

Direktur Digital Business Telkom Indonesia Fajrin Rasyid menyatakan, aturan itu dibuat dengan mempertimbangkan asumsi masyarakat yang telah divaksin telah terbentuk kekebalan tubuhnya, sehingga tidak perlu lagi melakukan tes PCR atau swab covid-19.

Baca Juga: Wacana Sertifikat Vaksinasi Corona Dinilai Epidemiolog Berbahaya

Telkom adalah BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk membuat aplikasi pendataan vaksinasi covid-19.

"Memang untuk sekarang ini belum selesai aturannya, tapi dalam bayangan kami bahwa ke depan sertifikat vaksinasi covid-19 ini dapat berperan atau mengganti hasil tes PCR atau swab," kata Fajrin dalam sebuah seminar online, Senin (01/03/2021).

Nantinya, sertifikat vaksin akan dibuat dalam bentuk kode QR. Sehingga bisa menjadi 'paspor' bagi pemiliknya dan mempermudah pelacakan siapa yang sudah divaksin dan siapa yang belum, di fasilitas publik. Misalnya bandara.

Baca Juga: DPR Kritik Wacana Menkes Budi soal Sertifikat Vaksin Bisa Gantikan Swab Test untuk Jalan-jalan

Menurut Fajrin, kebijakan ini sudah diterapkan oleh Singapura.

"Jadi di lokasi tersebut warga dapat men-submit dua alternatif, satu test PCR atau swab bila belum divaksin dan kedua setelah divaksin (menggunakan sertifikat)," jelasnya.

Namun, belum jelas kapan aturan itu akan dilaksanakan. Lantaran saat ini pemerintah masih membahasnya dengan pihak-pihak terkait.

Baca Juga: Jual Saham Moderna, Produsen Vaksin AstraZeneca Cuan Rp 14 T

Sebelumnya, rencana pemerintah yang membolehkan sertifikat vaksin sebagai pengganti tes PCR, sempat dikritik sejumlah pihak. Salah satunya adalah anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan (16/01/2021), Rahmad mengingatkan Menkes Budi Gunadi Sadikin, vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk meredam penularan Covid-19.  

"Cuma hati-hati, divaksin belum berarti bebas, divaksin kemudian lari sana-sini, kena virus, naik pesawat nularin semua, Pak, hati-hati," kata Rahmad seperti dikutip dari Kontan.co.id

Menkes pun menjawab, protokol kesehatan harus tetap dijalankan oleh warga yang sudah divaksin.

"Tetap pakai masker, jaga jarak, harus pakai, Pak," ujar Budi. 



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x