Kompas TV nasional peristiwa

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Kena OTT KPK, Ironi Tokoh Antikorupsi yang Kini Jadi Tersangka

Senin, 1 Maret 2021 | 11:47 WIB

KOMPAS.TV - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulsel. 

KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas PUPR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat sebagai penerima gratifikasi. 

Sementara kontraktor proyek, Agung Sucipto sebagai tersangka pemberi gratifikasi.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK menyita sejumlah uang dari Edy Rahmat yang diterima dari Direktur PT Agung Perdana Balaumba, Agung Sucipto. 

Uang itu rencananya akan diberikan kepada Nurdin Abdullah sebagai imbalan pengerjaan proyek infrastruktur di Sinjai. 

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Nurdin bukan kali ini saja menerima suap proyek pembangunan di Sulsel. Ia diduga menerima uang 5,4 miliar rupiah dari beberapa kontraktor proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Sulsel.

Sementara itu Nurdin Abdullah usai diperiksa KPK minggu dinihari, mengaku tidak tahu soal uang yang diterima, Edy Rahmat. Ia juga meminta maaf kepada warga Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan korupsi yang mejeratnya.

Penetapan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK cukup mengejutkan.

Terlebih, ia adalah sosok yang dikenal bersih, bahkan pernah meraih penghargaan antikorupsi. 

Bagaimana menjelaskan, bahwa korupsi bisa menjerat siapa saja, termasuk sosok yang dikatakan bersih sekalipun?

Simak dialog selengkapnya bersama Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron,  Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, serta Analis Politik Uin Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto.
 

Penulis : Anjani Nur Permatasari





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:15
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN