Kompas TV nasional sapa indonesia

Pengawasan Terhadap Anggota Perlu Ditingkatkan untuk Cegah Arogansi dan Aksi Koboi Aparat

Sabtu, 27 Februari 2021 | 12:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Lagi lagi aksi koboi oknum aparat kembali terjadi.

Kali ini seorang oknum polisi Bripka CS, anggota Polsek Kalideres Jakarta Barat, melakukan penembakan di salah satu kafe Cengkareng, Jakarta Barat.

Akibat insiden itu, 3 orang tewas dan salah satunya merupakan anggota TNI Angkatan Darat.

Salah satu keluarga korban saat mendatangi lokasi kejadian histeris, mendengar salah satu keluarganya menjadi korban.

Saat peristiwa penembakan itu terjadi, saksi mata mengaku mendengar suara tembakan dari dalam kafe, di lantai dua.

Sebelum terjadi suara tembakan, sempat terjadi keributan antara pengunjung kafe dan pegawai.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyatakan, Bripka CS menembak para korban dalam kondisi mabuk, saat dimintai pembayaran transaksi karena kafe akan tutup.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengatakan Bripka CS akan dijerat pasal 338 kuhp tentang pembunuhan dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara.

Peristiwa itu bukan kali ini saja terjadinya.

Semestinya setiap kejadian menjadi peringatan keras, bagi seluruh aparat untuk tidak sembarangan menggunakan senjata api.

Bagi sebagian aparat, senjata memang menjadi bagian tak terpisahkan selama menjalankan tugasnya.

Akan tetapi, penyalahgunaan senjata api oleh oknum aparat sering kali terjadi.  

Tentu, kejadian seperti itu sangat membahayakan bagi orang lain.

Baca Juga: Arogansi dan Aksi Koboi Aparat Kerap Berulang, Pengawasan Atasan Terhadap Anggota Lemah?

Bagaimana sebenarnya pengawasan senjata api?

Dan bagaimana mencegah aksi koboi aparat agar tidak terjadi lagi?

Kita membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring, di antaranya Anggota sekaligus Juru Bicara Kompolnas, Poengky Indarti, Mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, juga Psikolog Forensik, Reza Indragiri Amriel.

Penulis : Dea Davina





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:39
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN