Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Obral Pejabat Gubernur Sementara 2022-2024 - Opini Budiman

Sabtu, 27 Februari 2021 | 09:01 WIB

Menteri Sekretaris Negara Pratikno angkat bicara. Orang dekat Presiden Joko Widodo itu menegaskan sikap istana untuk menolak revisi UU Pemilu dan revisi UU Pilkada. Sikap itu jelas dan tegas.

Partai koalisi pun mengamini. Komisi II DPR sepakat tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada. Hanya Partai Demokrat dan PKS yang masih ingin memperjuangkan revisi kedua UU itu.

Dengan tidak adanya revisi, Pilkada Serentak akan digelar bulan November 2024, itu ditetapkan dalam UU sejak tahun 2016.

Setelah Pilpres dan Pileg digelar pada April 2024, Pilkada baru akan menyusul. 

Artinya, Pilkada November 2024 akan berada di bawah pemerintahan baru, karena masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024.

Dengan tiadanya pilkada, maka tak ada sirkulasi kekuasaan secara demokratis di daerah.

Pada tahun 2022-2023-2024, lebih dari separuh provinsi, tepatnya 24 dari 34 provinsi, akan dijabat penjabat Gubernur.

Begitu juga dengan Bupati dan Wali Kota, akan dijabat penjabat Bupati dan penjabat Wali Kota. Totalnya, 224 Kabupaten dan Kota akan dijabat penjabat Wali Kota.

Kementerian Dalam Negeri perlu segera memikirkan penjabat Gubernur yang akan memimpin wilayah di tahun politik. Jumlahnya 24 orang pejabat setingkat Dirjen.

Dengan ditolaknya usulan normalisasi Pilkada seluruh pulau Jawa, selain Yogyakarta, akan dipimpin penjabat Gubernur, mulai 2022 dan 2023.

Pada 5 September 2023, Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo akan habis masa jabatannya.

Ganjar sudah dua periode sehingga dia tak bisa maju lagi, sedang Ridwan Kamil masih satu periode.

Sedangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansara, akan berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.

 

Penulis : Aryo bimo





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:19
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN