Kompas TV nasional berita utama

Demokrat Berhentikan Tidak Hormat 7 Kader Pengkhianat Partai

Jumat, 26 Februari 2021 | 19:42 WIB
demokrat-berhentikan-tidak-hormat-7-kader-pengkhianat-partai
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Sumber: istimewa)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada sejumlah nama. Pemberhentian tetap dilakukan berdasarkan desakan dari para kader Partai Demokrat untuk memecat para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional.

“Maka DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap nama-nama berikut: Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.TV, Jumat (26/2/2021).

Baca Juga: Senior Partai Demokrat Nilai Pemecatan Kader yang Ingin KLB Bentuk Keputusan Orang Sedang Panik

Herzaky mengatakan, keputusan pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada enam orang disebutkan juga sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Herzaky menuturkan, Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah melakukan rapat dan sidangnya selama beberapa kali dalam sebulan terakhir ini.

“Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan bahwa Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat,” tegas Herzaky.

Baca Juga: Demokrat Bersih-Bersih Kader Mbalelo, Gelombang Pertama 7 Orang Dipecat

“Dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoaks,” tambah Herzaky.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:26
KEJARI SUDAH PERIKSA ENAM ORANG SOAL DUGAAN KORUPSI DAMKAR DEPOK   CEGAH TAWURAN, POLISI KOTA TANGERANG TINGKATKAN PATROLI DAN ANCAM PELAKU DENGAN SANKSI WAJIB LAPOR   KOMPOLNAS BERHARAP APLIKASI SINAR ATAU SIM PRESISI NASIONAL DAPAT MENGURANGI POTENSI PUNGLI DAN KORUPSI   KORLANTAS POLRI LUNCURKAN APLIKASI SINAR ATAU SIM PRESISI NASIONAL UNTUK BANTU PEMBUATAN SIM SECARA DARING   PRESIDEN JOKOWI DUKUNG KEJURNAS BALAP MOTOR BEBEK PIALA PRESIDEN SAAT TERIMA PENGURUS IKATAN MOTOR INDONESIA (IMI)   PT WIKA: JALAN TOL SERANG-PANIMBANG AKAN DIBUKA SECARA FUNGSIONAL PADA LEBARAN TAHUN INI   KEMENPERIN MENCATAT PERTUMBUHAN EKONOMI DIGITAL INDONESIA MENCAPAI 11 PERSEN SELAMA PANDEMI COVID-19   JENDERAL (PURN) GATOT NURMANTYO MENYATAKAN IKUT MENJADI SUKARELAWAN UJI KLINIS VAKSIN NUSANTARA    MENHUB BUDI KARYA SUMADI MINTA LRT JAKARTA TERUS BERINOVASI MEMBANGUN SISTEM TRANSPORTASI TERINTEGRASI   MENHUB BUDI KARYA SUMADI: PENGGUNAAN TRANSPORTASI PERKOTAAN MENINGKAT SELAMA PANDEMI COVID-19   SUDIN PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA JAKUT SEBUT SEBANYAK 64 PETAK MAKAM DI TPU ROROTAN SUDAH TERISI   KOMISI IX DPR MENYATAKAN TAK PERNAH BERSEPAKAT SECARA KOLEKTIF UNTUK MENGIKUTI UJI KLINIS VAKSIN NUSANTARA   SOAL VAKSIN NUSANTARA, JUBIR SATGAS COVID-19 WIKU ADISASMITO TEGASKAN HARUS IKUTI KAIDAH ILMIAH DAN STANDAR WHO   SATGAS COVID-19 TEGASKAN KEWENANGAN PENGHENTIAN UJI VAKSIN NUSANTARA DI TANGAN BPOM