Kompas TV internasional kompas dunia

Inggris Berlakukan Sanksi Bagi Enam Jenderal Myanmar

Jumat, 26 Februari 2021 | 13:46 WIB
inggris-berlakukan-sanksi-bagi-enam-jenderal-myanmar
Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Kepala Junta Militer Myanmar, menjadi salah satu Jenderal yang mendapatkan sanksi dari Inggris. (Sumber: AP Photo)

LONDON, KOMPAS.TV – Inggris memberlakukan sanksi bagi enam jenderal di Myanmar yang dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sanksi itu berupa larangan kepada perusahaan Inggris untuk bekerja sama dengan para jenderal terkait bisnis militer.

Langkah ini ditujukan kepada panglima militer Min Aung Hlaing, serta lima anggota Dewan Administrasi Negara lainnya. Dewan ini dibentuk oleh militer untuk menjalankan negara setelah kudeta. Setiap anggota dewan tersebut, sekarang dikenakan sanksi oleh Inggris.

Selain itu, pemerintah Inggris mengatakan akan menangguhkan semua promosi perdagangan dengan Myanmar.

Baca Juga: Demonstrasi Myanmar Ricuh, Pengunjuk Rasa Antikudeta Bentrok dengan Pendukung Junta Militer

“Paket tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim militer di Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia akan dimintai pertanggungjawaban, dan pihak berwenang harus menyerahkan kembali kendali kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat Myanmar,” ujar Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab seperti dikutip dari Al Jazeera.

Sanksi Inggris yang segera berlaku, juga akan mencegah para jenderal untuk melakukan perjalanan ke Inggris.

Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah mengumumkan sanksi serupa. Sementara Uni Eropa pekan ini mengatakan siap untuk mengadopsi langkah-langkah pembatasan yang menargetkan orang-orang yang bertanggung jawab atas kudeta militer.

Penulis : Tussie Ayu





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:06
PTPN III BERI APRESIASI ATAS TERCAPAINYA KESEPAKATAN RESTRUKTURISASI KEUANGAN YANG DILAKUKAN KEMENTERIAN BUMN   MENTERI BUMN ERICK THOHIR SEBUT RESTRUKTURISASI KEUANGAN PTPN SUDAH RAMPUNG   KEMENTERIAN BUMN YAKINKAN LEBIH DARI 50 KREDITOR UNTUK RESTRUKTURISASI PINJAMAN PTPN III HINGGA RP 41 TRILIUN   MENAKER LUNCURKAN POSKO THR UNTUK MEMANTAU DAN MENGATASI MASALAH PEMBERIAN THR   KEMENDESA PDTT TERUS GIATKAN SOSIALISASI LARANGAN MUDIK LEBARAN DEMI KESEHATAN BERSAMA    PEMPROV DKI JAKARTA BUKA VAKSINASI UNTUK PELAKU EKONOMI KREATIF, DARI PEMUSIK HINGGA PENGUSAHA KULINER   MENAG DORONG APARAT PENEGAK HUKUM TINDAK PELAKU UJARAN KEBENCIAN YANG MENGARAH KE PENISTAAN AGAMA   WALI KOTA DEPOK MOHAMMAD IDRIS: PEMKOT DUKUNG PENGUSUTAN DUGAAN KORUPSI DAMKAR DEPOK   SATPOL PP DIRIKAN 8 POSKO DI PASAR TANAH ABANG UNTUK PANTAU PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN   WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN MINTA PEMERINTAH CARI SOLUSI CEGAH PERKAWINAN ANAK   WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN DORONG KEMENTERIAN PPPA, KPAI, BPS PETAKAN DAERAH YANG BANYAK PERKAWINAN ANAK   PEMKOT BANDUNG MENYATAKAN 50 PERSEN TENAGA PENDIDIK TELAH DIVAKSINASI COVID-19   BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KEMBANGKAN BERBAGAI TEKNOLOGI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM   MENTERI PPPA DORONG FORUM ANAK DAPAT DIBENTUK HINGGA KE TINGKAT KECAMATAN DAN DESA