Kompas TV nasional hukum

Ihsan Yunus Diperiksa, Bungkam Soal Rumahnya yang Digeledah KPK

Jumat, 26 Februari 2021 | 13:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus memenuhi pemanggilan KPK Kamis (25/2/2021) siang kemarin.

Ihsan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus korupsi bantuan sosial atas nama Matheus Joko Santoso.

Pemanggilannya merupakan kali kedua karena sebelumnya pada 27 Januari lalu KPK telah menjadwalkan pemeriksaan namun tak hadir.

Berstatus sebagai saksi, politisi PDIP Ihsan Yunus diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama hampir delapan jam.

Panggilan ini ditujukan menggali informasi dan mengklarifikasi keterkaitan Ihsan di pusaran dugaan suap bantuan sosial Covid-19.

Usai diperiksa, Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini tak banyak berkomentar.

Ihsan menyebut telah mengklarifikasi semuanya kepada penyidik.

Ia pun bungkam perihal isu keterlibatan adiknya sebagai vendor penyedia bansos serta penggeledahan rumah orangtua atau rumah pribadinya.

Di sisi lain Indonesia Corruption Watch mempertanyakan hilangnya nama Ihsan Yunus dalam dakwaan penyuap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, sebab dalam rekonstruksi yang sebelumnya digelar KPK telah muncul nama ihsan yunus.

Nama Ihsan Yunus pertama kali terseret kasus ini saat rekonstruksi pertama digelar 1 Februari lalu.

Setidaknya ia disebut dalam dua adegan rekonstruksi.

Pertama saat pertemuannya dengan dua pejabat Kemensos yakni pejabat pembuat komitmen Kemensos Matheus Joko serta direktur perlindungan sosial korban bencana alam Syafii Nasution.

Kedua, namanya kembali mencuat saat Agustri Yogasmara alias Yogas menerima uang sebesar 1,53 milyar serta dua buah sepeda Brompton dari pihak swasta Harry Van Sidabuke. Yogas disebut sebagai perantara Ihsan.

Sebelumnya penyidik KPK Rabu kemarin telah menggeledah rumah anggota DPR fraksi PDI-P, Ihsan Yunus, di kawasan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur. 

Penggeledahan rumah Ihsan Yunus yang melibatkan sekitar tujuh penyidik KPK ini berlangsung selama dua setengah jam.

Seusai penggeledahan, penyidik KPK tidak memberikan komentar soal materi berkas yang dicari.

Namun Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK tidak menemukan bukti dan dokumen yang berkaitan dengan perkara korupsi bansos.

Dalam sidang kasus suap dana bansos terungkap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara meminta jatah fee 10 ribu rupiah per paket bansos.

Jaksa juga menyebut uang yang diterima dari perusahaan pengadaan paket bansos senilai 1,28 miliar rupiah.

Sidang kasus suap korupsi dana bansos Covid-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menghadirkan dua terdakwa  yakni Harry Sidabukke dan Artian Iskandar.

Penulis : Reny Mardika





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:34
DPRD JEMBER BERI PENILAIAN RAPOR MERAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SERGAP DAN TANGKAP 1 KAPAL IKAN ILEGAL BERBENDERA MALAYSIA DI SELAT MALAKA   TIMNAS ESPORTS BASKET INDONESIA HADAPI FILIPINA PADA BABAK FINAL TURNAMEN FIBA ESPORTS OPEN III 2021   BARESKRIM POLRI GANDENG INTERPOL BURU JOZEPH PAUL ZHANG YANG MENGAKU SEBAGAI NABI KE-26   BARESKRIM POLRI MENDALAMI VIDEO PRIA YANG MENGAKU SEBAGAI NABI KE-26 BERNAMA JOZEPH PAUL ZHANG   PANGDAM XVII/CENDERAWASIH: TUDUHAN GURU DAN SISWA YANG DITEMBAK ADALAH MATA-MATA HANYA UNTUK TUTUPI KEJAHATAN KKB   TNI-POLRI BANTAH TUDINGAN KKB YANG SEBUT GURU DAN SISWA YANG DITEMBAK ADALAH MATA-MATA APARAT   WAKIL BUPATI LUMAJANG BENARKAN CAMAT PRONOJIWO DICOPOT KARENA DIANGGAP TAK SIGAP TANGANI DAMPAK KORBAN GEMPA   DINILAI KURANG PAHAM CARA MENANGANI BENCANA, CAMAT PRONOJIWO, LUMAJANG, JAWA TIMUR, DICOPOT DARI JABATANNYA   PRESIDEN INGATKAN PENANGANAN SEKTOR EKONOMI ATAUPUN KESEHATAN YANG TERDAMPAK PANDEMI BERJALAN SECARA BERIRINGAN   MENDAGRI TITO KARNAVIAN: PENAMBAHAN KASUS POSITIF COVID-19 HARUS JADI PERHATIAN PEMDA SETIAP HARI   MENDAGRI TITO KARNAVIAN MINTA KEPALA DAERAH JADI "ROLE MODEL" PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19   BANYAK PHK AKIBAT PANDEMI, PRESIDEN JOKOWI MINTA KEPALA DAERAH MEMPERBANYAK PROGRAM PADAT KARYA   BMKG DORONG PEMDA TINGKATKAN MITIGASI DAN KEWASPADAAN WARGA TERHADAP BENCANA