Kompas TV nasional sapa indonesia

Polisi Virtual di Kritik Pegiat HAM, Kebebasan Berpendapat Akan Semakin Terbatas?

Jumat, 26 Februari 2021 | 11:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Perkembangan dunia digital, seperti sosial media, jejaring soal dan sebagainya menjadi keniscayaan yang tak bisa dipungkiri.

Beragam informasi kini secara cepat bisa diterima masyarakat.

Namun sayangnya, keterbatasan literasi digital menjadi salah satu penyebab maraknya beragam kasus di media sosial.

Baru-baru ini pula, raksasa teknologi terbesar di dunia Microsoft melakukan survey, dan menemukan ternyata warganet Indonesia merupakan pengguna internet paling tidak sopan di Asia Tenggara.

Warganet Indonesia berada di posisi 29 dari 32 negara yang disurvei.

Hanya lebih unggul dari Meksiko dan Rusia.

Sementara itu 3 risiko online terbesar warganet indonesia diantaranya kasus berita bohong hoaks dan scam, ujaran kebencian, dan diskriminasi

Demi memastikan agar warga tidak mengunggah konten bermuatan pidana, polri secara resmi menerapkan polisi di dunia maya.  

Mekanisme teguran yang dilakukan polisi virtual, di antaranya pengguna media sosial yang diduga melanggar UU ITE bakal diberi edukasi berupa pesan langsung atau melalui whatsapp atau media lainnya berupa peringatan.

Namun di sisi lain, pegiat hak asasi manusia Haris Azhar, seperti dilansir Tempo mengaku khawatir, polisi virtual berisiko melanggar ranah privasi masyarakat. 

Pengguna media sosial semestinya memang harus bijak.

Memahami batasan batasan dalam memanfaatkannya.

Sehingga tidak terjadi pelanggaran pidana, yang berujung dipenjara. 

Baca Juga: Polisi Virtual Hadir Awasi Media Sosial, Akan Timbul Ketakutan Baru di Masyarakat?

Bagaimana sebenarnya cara kerja polisi virtual mengawasi medsos?

Dan benarkah polisi virtual akan membatasi kebebasan berpendapat seperti yang dikritik sejumlah pegiat HAM?

Kita membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring, di antaranya ada Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan, Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari dan juga Damar Juniarto Direktur Eksekutif Safenet.

Penulis : Dea Davina

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:05
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19