Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Utang Tembus Rp 6000 T, Kemenkeu: Jangan Kuatir, Negara akan Bayar dari Kegiatan Ekonomi dan Pajak

Kamis, 25 Februari 2021 | 05:15 WIB
utang-tembus-rp-6000-t-kemenkeu-jangan-kuatir-negara-akan-bayar-dari-kegiatan-ekonomi-dan-pajak
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjamin tidak kenaikan harga atas pajak pulsa dan token listrik. (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hingga Desember 2020, utang pemerintah tercatat sebesar Rp 6.074,56 triliun. Jumlah itu terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp 5.803,2 triliun dan utang dari dalam negeri sebesar Rp 271,36 triliun.

Besarnya utang tersebut tentu membuat rakyat bertanya-tanya, apakah pemerintah mampu membayarnya? Apa risikonya kalau utang itu tidak terbayar?

Baca Juga: Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun di 2020

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah Indonesia tidak pernah punya rekam jejak gagal bayar. Lantaran, pemerintah selalu berupaya menjaga rasio utang tetap sehat.

Selain itu, membengkak nya utang pemerintah adalah akibat pandemi Corona yang menghantam semua negara. Pemerintah perlu banyak uang untuk menangani Covid dan memulihkan ekonomi.

Baca Juga: Cuitan Susi Soal Utang Indonesia, Reaksi Stafus Menkeu: Banyak yang Hanya Baca Judul

"Penarikan utang memang lebih besar di 2020 karena pandemi. Tapi secara tahunan dari 2015 sebenarnya relatif stabil kecuali karena COVID-19 tahun lalu," kata Yustinus saat menjadi pembicara sama seminar online Kantor Staf Presiden, Selasa (23/02/2021).

Penulis : Dina Karina





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:17
MENURUT RENCANA, RUTE KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG AKAN DILANJUTKAN HINGGA KE BANDARA KERTAJATI   WAGUB NTT JOSEF NAE SOI MINTA PEMDA KABUPATEN DAN KOTA DI NTT SIAPKAN LAHAN RELOKASI WARGA TERDAMPAK BENCANA   PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG DITARGETKAN RAMPUNG PADA 2022   PERGANTIAN NAMA TOL LAYANG JAKARTA-CIKAMPEK MENJADI MBZ SEBAGAI PENGHORMATAN BAGI UNI EMIRAT ARAB   TOL LAYANG JAKARTA-CIKAMPEK II BERGANTI NAMA MENJADI SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED (MBZ)   PEMPROV DAN DPRD DKI JAKARTA KEBUT PEMBAHASAN REVISI PERDA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TATA RUANG   MENAKER IDA FAUZIYAH SEBUT PEMBAYARAN THR PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM HARI RAYA KEAGAMAAN   KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI) MINTA PEMERINTAH TEGAKKAN ATURAN PEMBERIAN THR   DISNAKERTRANS DKI JAKARTA: PEMBAYARAN THR TIDAK BOLEH DICICIL   KEMENKES PASTIKAN STOK VAKSIN COVID-19 AMAN UNTUK VAKSINASI DOSIS KEDUA BULAN APRIL 2021   PBNU IMBAU UMAT ISLAM PATUHI PROTOKOL KESEHATAN JIKA BERIBADAH DI MASJID   KEMENTERIAN PUPR: 9 JUTA TENAGA KONSTRUKSI BELUM TERSERTIFIKASI, BARU 628.000 YANG BERSERTIFIKAT   KADIN DKI IMBAU PERUSAHAAN DIALOG DI FORUM BIPARTIT JIKA KESULITAN BAYAR THR   KEMENAKER TELAH BENTUK SATGAS PELAYANAN KONSULTASI & PENEGAKAN HUKUM UNTUK AWASI PELAKSANAAN PEMBERIAN THR 2021