Kompas TV nasional hukum

Polisi Sering Lakukan Penyiksaan Pelaku Kriminal, Komnas HAM Minta Pembaruan Sanksi

Kamis, 25 Februari 2021 | 01:19 WIB
polisi-sering-lakukan-penyiksaan-pelaku-kriminal-komnas-ham-minta-pembaruan-sanksi
Ilustrasi narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas). (Sumber: Tribunnews)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota kepolisian dinilai sering kali melakukan tindakan penyiksaan saat proses penangkapan dan pemeriksaan pada tersangka pelaku kriminal.

Hal itu dikatakan Komisioner Komnas HAM Amiruddin. Menurutnya, penyiksaan sering terjadi dalam momen penangkapan karena dua hal, yaitu ketidaksiapan dan kurangnya analisis yang dilakukan kepolisian.

“Sehingga anggota di lapangan berhadapan dengan pelaku secara mendadak. Karena kedua faktor ini penyiksaan terjadi,” kata Amiruddin dalam disuksi virtual Evaluasi Implementasi Perkap HAM dalam Mencegah Praktik Penyiksaan, dikutip dari Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

Baca Juga: Kompolnas: Polri Profesional Tangani Ustaz Maaher, Isu Penyiksaan Itu Hoaks

Sedangkan pada tahap pemeriksaan, lanjut Amiruddin, penyiksaan sering terjadi karena pihak kepolisian mengejar pengakuan dari pelaku.

“Saat pemeriksaan yang berlanjut dengan penahanan, ketika polisi mengejar pengakuan timbulah penyiksaan,” tambah Amiruddin.

Untuk itu, Amirrudin kembali mengingatkan bahwa institusi kepolisian harus berpegang pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

Penulis : Fadhilah





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:46
WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN MINTA KEMENAG DAN PEMDA SOSIALISASIKAN PROSEDUR SHALAT TARAWIH DI MASA PANDEMI   MASJID ISTIQLAL, JAKARTA PUSAT, HANYA TAMPUNG 2.000 WARGA PADA PELAKSANAAN IBADAH SHALAT TARAWIH   SATGAS KOTA MATARAM, NTB, PERPANJANG PSBB SKALA MIKRO HINGGA 18 APRIL 2021   MENKOP UKM: KECINTAAN PADA KEBAYA TAK HANYA UNTUK GERAKKAN UMKM TAPI JUGA UNTUK AJAK MASYARAKAT CINTA PRODUK LOKAL   KEMENLU TEGASKAN KASUS PERDAGANGAN ORANG TERHADAP WNI YANG BERADA DI LUAR NEGERI MENJADI PRIORITAS   MENKEU: EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH HARUS BERKONTRIBUSI DALAM PEMULIHAN RI DARI TEKANAN AKIBAT KRISIS PANDEMI   TINGKATKAN PEMAHAMAN LARANGAN MUDIK, DIRLANTAS POLRI GELAR OPERASI KESELAMATAN JAYA MULAI 12 HINGGA 25 APRIL 2021   KADINKES DKI WIDYASTUTI: JUMLAH KASUS AKTIF COVID-19 DI JAKARTA MENGALAMI PENURUNAN SELAMA DUA MINGGU TERAKHIR   SEBANYAK 92.681 WARGA LANSIA DI JAKARTA SELATAN SUDAH DISUNTIK VAKSIN COVID-19 TAHAP PERTAMA   DINAS PENDIDIKAN DKI: ORANGTUA PUNYA HAK PENUH TENTUKAN IZIN ANAKNYA IKUT SEKOLAH TATAP MUKA DI JAKARTA   UJI COBA BELAJAR TATAP MUKA, DINAS PENDIDIKAN DKI AKAN TUTUP SEMENTARA SEKOLAH JIKA ADA KASUS COVID-19   POLRI MEMBATALKAN SURAT TELEGRAM KAPOLRI YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN LIPUTAN   WAKIL KETUA KOMISI IX DPR MELKIADES LAKA LENA: VAKSIN DALAM NEGERI JAWABAN DARI EMBARGO VAKSIN COVID-19   WAKIL KETUA KOMISI IX DPR MELKIADES LAKA LENA DORONG PEMERINTAH MILIKI KEMANDIRIAN VAKSIN DALAM HADAPI EMBARGO