Kompas TV nasional hukum

KPK Dapat Laporan Rumah Sakit Potong Insentif Tenaga Kesehatan, Besarannya 50 sampai 70 Persen

Selasa, 23 Februari 2021 | 17:54 WIB
kpk-dapat-laporan-rumah-sakit-potong-insentif-tenaga-kesehatan-besarannya-50-sampai-70-persen
Logo KPK di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. (Sumber: KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan terkait adanya potongan insentif para tenaga kesehatan oleh manajemen rumah sakit.

KPK Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati menjelaskan laporan yang diterima KPK besaran potongan insentif tenaga kesehatan mencapai 50 hingga 70 persen.

Hasil potongan insentif tersebut diberikan kepada tenaga kesehatan dan pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan penanganan pasien Covid-19.

Baca Juga: Aksi Tenaga Medis di Medan Menuntut Insentif, Akui Baru Dua Bulan Terima Insentif

KPK, lanjut Ipi mengimbau kepada manajemen rumah sakit atau pihak terkait tidak memotong insentif yang menjadi hak para tenaga kesehatan. Telebih selama ini para tenaga kesehatan sudah sangat membantu menyelamatkan pasien Covid-19.

“KPK meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan,” ujar Ipi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/2/2021).

Lebih lanjut Ipi menambahkan KPK telah melakukan kajian terkait Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MNENKES/278/2020.

Penulis : Johannes Mangihot




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:14
POLRI IZINKAN LAGA UJI COBA TIMNAS INDONESIA U-22 DAN U-23 DIGELAR PEKAN INI   ISTANA BUCKINGHAM: PERAWATAN JANTUNG SUAMI DARI RATU ELIZABETH II, PANGERAN PHILIP, BERHASIL   PERDANA MENTERI TIONGKOK LI KEQIANG TARGETKAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN INI AKAN LAMPAUI 6%   VAKSINASI COVID-19 BAGI ASN, TNI, POLRI, DAN TOKOH MASYARAKAT DI JAKARTA UTARA AKAN DIMULAI 8 MARET 2021   YOUTUBER, SELEBGRAM, DAN TIKTOKER BAKAL DIAWASI LEBIH KETAT OLEH KANTOR PAJAK PADA TAHUN INI   POLRI TAK KELUARKAN IZIN KONGRES LUAR BIASA (KLB) YANG MENGATASNAMAKAN PARTAI DEMOKRAT DI SIBOLANGIT, SUMUT   SEBANYAK 400 HUNIAN MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN REL LAYANG SIMPANG PALANG JOGLO SOLO   PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN REL LAYANG SIMPANG PALANG JOGLO SOLO DIMULAI PADA JULI 2021   PEMERINTAH PERLUAS PENERAPAN PPKM MIKRO DI SUMATERA UTARA, KALIMANTAN TIMUR, DAN SULAWESI UTARA   PEMERINTAH PERPANJANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MIKRO HINGGA 22 MARET 2021   MENTERI PPPA BINTANG PUSPAYOGA BERHARAP PEREMPUAN MUDA TAK TERJEBAK BUDAYA YANG MENGHALAU UNTUK BERKEMBANG   KEJAGUNG AJUKAN PEMBLOKIRAN ASET TANAH MILIK TERSANGKA KORUPSI PT ASABRI, BENNY TJOKROSAPUTRO, DI 3 KABUPATEN   DJOKO TJANDRA DITUNTUT 4 TAHUN PENJARA DALAM KASUS PENGHAPUSAN "RED NOTICE" DAN PENGURUSAN FATWA DI MA   ICW MENILAI TUNTUTAN JPU TERHADAP DJOKO TJANDRA BELUM MAKSIMAL