Kompas TV nasional hukum

Irjen Napoleon Bonaparte Seret Nama Menkumham Yasonna Laoly di Kasus Djoko Tjandra

Selasa, 23 Februari 2021 | 07:34 WIB
irjen-napoleon-bonaparte-seret-nama-menkumham-yasonna-laoly-di-kasus-djoko-tjandra
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Sumber: KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS TV - Mantan Kadiv Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, menyeret nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam kasus Djoko Tjandra.

Napoleon menjelaskan alasannya dirinya membawa-bawa nama Menkumham tersebut.

Baca Juga: Irjen Napoleon Bonaparte Dituntut 3 Tahun Penjara Terkait Kasus Djoko Tjandra

Menurut dia, penghapusan status buronan atau DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dari Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi bukanlah tanggung jawabnya.

Melainkan, kata Napoleon, hal tersebut menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Bahwa penghapusan nama Joko Soegiarto Tjandra dalam sistem ECS adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM RI (Yasonna Laoly) atau Dirjen Imigrasi (Jhoni Ginting)," kata Napoleon saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/2/2021).

"Sehingga bukan tanggung jawab Terdakwa karena memang Terdakwa tidak memiliki kewenangan itu."

Penulis : Tito Dirhantoro




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:17
POLRI IZINKAN LAGA UJI COBA TIMNAS INDONESIA U-22 DAN U-23 DIGELAR PEKAN INI   ISTANA BUCKINGHAM: PERAWATAN JANTUNG SUAMI DARI RATU ELIZABETH II, PANGERAN PHILIP, BERHASIL   PERDANA MENTERI TIONGKOK LI KEQIANG TARGETKAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN INI AKAN LAMPAUI 6%   VAKSINASI COVID-19 BAGI ASN, TNI, POLRI, DAN TOKOH MASYARAKAT DI JAKARTA UTARA AKAN DIMULAI 8 MARET 2021   YOUTUBER, SELEBGRAM, DAN TIKTOKER BAKAL DIAWASI LEBIH KETAT OLEH KANTOR PAJAK PADA TAHUN INI   POLRI TAK KELUARKAN IZIN KONGRES LUAR BIASA (KLB) YANG MENGATASNAMAKAN PARTAI DEMOKRAT DI SIBOLANGIT, SUMUT   SEBANYAK 400 HUNIAN MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN REL LAYANG SIMPANG PALANG JOGLO SOLO   PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN REL LAYANG SIMPANG PALANG JOGLO SOLO DIMULAI PADA JULI 2021   PEMERINTAH PERLUAS PENERAPAN PPKM MIKRO DI SUMATERA UTARA, KALIMANTAN TIMUR, DAN SULAWESI UTARA   PEMERINTAH PERPANJANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MIKRO HINGGA 22 MARET 2021   MENTERI PPPA BINTANG PUSPAYOGA BERHARAP PEREMPUAN MUDA TAK TERJEBAK BUDAYA YANG MENGHALAU UNTUK BERKEMBANG   KEJAGUNG AJUKAN PEMBLOKIRAN ASET TANAH MILIK TERSANGKA KORUPSI PT ASABRI, BENNY TJOKROSAPUTRO, DI 3 KABUPATEN   DJOKO TJANDRA DITUNTUT 4 TAHUN PENJARA DALAM KASUS PENGHAPUSAN "RED NOTICE" DAN PENGURUSAN FATWA DI MA   ICW MENILAI TUNTUTAN JPU TERHADAP DJOKO TJANDRA BELUM MAKSIMAL