Kompas TV bisnis kebijakan

Pesangon Bisa Dipotong 50%, Kemenaker: Tergantung Alasan PHK nya

Selasa, 23 Februari 2021 | 05:30 WIB
pesangon-bisa-dipotong-50-kemenaker-tergantung-alasan-phk-nya
Karyawan Toyota sedang melakukan Perakitan Mobil di Pabrik PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT. TMMIN). (Sumber: Dokumentasi PT. TMMIN)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan terkait perusahaan yang boleh memberikan pesangon hanya setengah dari ketentuan, dalam aturan turunan UU Cipta Kerja.

Seperti yang dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menjelaskan, perusahaan boleh memberikan pesangon hanya setengah, jika memenuhi sejumlah syarat.

Baca Juga: Iuran BPJS Tenaker Buat Pesangon, Buruh: Tanggung Jawab Negara Tidak Kuat

"Jadi tidak benar perusahaan dapat memberikan (pesangon) separuhnya saja, hal ini harus dilihat dulu PHK-nya dalam konteks atau alasan apa," kata Anwar, Senin (22/02/2021).

Untuk menghindari perusahaan bandel yang dengan sengaja memotong pesangon, Kemenaker akan memperkuat pengawasan sehingga tidak terjadi pemberian pesangon PHK separuh.Pekerja juga bisa melaporkannya kepada Kemenaker.

Baca Juga: Pemerintah akan Beri Pesangon pada Pegawai yang Kena PHK, Ini Besaran dan Syaratnya

Di dalam PP No.35/2021, disebutkan alasan perusahaan memberikan pesangon PHK separuhnya saja, sebagai berikut:

Penulis : Dina Karina




BERITA LAINNYA


Perbankan

BTN Pangkas Bunga KPR, Cek Disini

Jumat, 5 Maret 2021 | 16:28 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
16:58
JEPANG AKAN PERPANJANG STATUS DARURAT COVID-19 DI TOKYO SELAMA DUA PEKAN KE DEPAN   PEMKOT TANGERANG TARGETKAN VAKSINASI COVID-19 TAHAP KEDUA UNTUK PELAYAN PUBLIK RAMPUNG HARI INI   MASUK ZONA KUNING COVID-19, WALI KOTA TANGSEL AIRIN RACHMI IMBAU WARGA TETAP DISIPLIN TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN   HINGGA 5 MARET 2021, PASIEN COVID-19 DI RUMAH SAKIT DARURAT WISMA ATLET KEMAYORAN MENCAPAI 4.472 ORANG   AMERIKA SERIKAT PERKETAT EKSPOR KE MYANMAR SEBAGAI SANKSI BAGI JUNTA MILITER ATAS KEKERASAN TERHADAP DEMONSTRAN   BAWASLU MENCATAT ADA 155 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT PELANGGARAN PEMILU   GUNUNG MERAPI KEMBALI ERUPSI SIANG INI DENGAN LUNCURAN AWAN PANAS HINGGA 1,3 KILOMETER   KPK JADWALKAN PEMERIKSAAN TERHADAP ISTRI EKS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN EDHY PRABOWO DAN 12 SAKSI LAINNYA   WAPRES MA'RUF AMIN SEBUT PEMERINTAH AKAN MELANJUTKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA HINGGA 2022   PEKAN DEPAN, BARESKRIM POLRI GELAR PERKARA DUGAAN “UNLAWFUL KILLING” DALAM KASUS PENEMBAKAN 6 ANGGOTA FPI   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD BERHARAP MASYARAKAT SEPAKAT AGAR RKUHP BISA SEGERA DISAHKAN   KEMENDANG AKAN BENTUK DEWAN PENUNJANG EKSPOR UNTUK MEMPELAJARI DAN MENGEKSEKUSI PASAR TERTENTU DI LUAR NEGERI   MENDAG AKAN ATUR DISKON E-COMMERCE UNTUK CEGAH “PREDATORY PRICING” DAN MENCIPTAKAN KEADILAN PERDAGANGAN DIGITAL   PRESIDEN JOKOWI INGATKAN ADANYA PRAKTIK-PRAKTIK PERDAGANGAN YANG TIDAK ADIL DAN MEMBAHAYAKAN UMKM