Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Hapus Pasal Karet, Cari Rumusan Baru UU ITE - Opini Budiman

Sabtu, 20 Februari 2021 | 09:02 WIB

Menurut The Economist Inteligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia terpuruk dalam 14 tahun terakhir.

Skor demokrasi Indonesia 6,3 dan berada di urutan ke 64. Indonesia berada di bawah Malaysia, Timor Leste dan Filipina.

Lima indikator yang digunakan EIU untuk mengukur indeks demokrasi Indonesia adalah pemilu dan pluralisme (7,92); kinerja pemerintah (7,50), partisipasi politik (6,11), budaya politik (4,38) dan kebebasan sipil (5,59).

Rapor merah demokrasi Indonesia terdapat pada indikator budaya politik dan kebebasan sipil. EIU menempatkan Indonesia dalam negara dengan demokrasi yang cacat. 

Perdebatan soal turunnya kualitas demokrasi, ditanggapi Presiden Jokowi 8 Februari 2021, Presiden meminta masyarakat mengkritik.

Sehari kemudian, 9 Februari 2021, kesediaan pemerintah menerima kritik diamplifikasi Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran masukan itu seperti jamu. Menguatkan pemerintah. Kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras. Karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," ujar Pramono Anung.  (9/2/2021). 

Wapres Jusuf Kalla dalam acara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga berbicara soal kritik. Pak JK bertanya,

"Bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian upaya kita semua," kata JK. Sabtu (13/2/2021).

Pasal karet dalam UU ITE menjadi penyebab kebebasan bereskpresdi direpresi. Publik menjadi takut berbicara.

Kelompok masyarakat bisa langsung mewakili pihak tertentu menjadi pelapor, padahal status legalnya tidak jelas. Penegakan hukum dalam UU ITE, tidak sama. Ada yang ditindakanjuti, ada yang tidak ditindaklanjuti.

Sebelum langkah revisi ditempuh, bijak bermedia sosial harus jadi panduan. Kritik adalah energi bagi demokrasi.

Literasi digital menjadi penting. Pedoman penanganan pelaporan kasus ITE perlu dibuat agar tafsirnya tegas dan jelas bukan menjadi karet.

Penulis : Aryo bimo




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:09
JEPANG AKAN PERPANJANG STATUS DARURAT COVID-19 DI TOKYO SELAMA DUA PEKAN KE DEPAN   PEMKOT TANGERANG TARGETKAN VAKSINASI COVID-19 TAHAP KEDUA UNTUK PELAYAN PUBLIK RAMPUNG HARI INI   MASUK ZONA KUNING COVID-19, WALI KOTA TANGSEL AIRIN RACHMI IMBAU WARGA TETAP DISIPLIN TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN   HINGGA 5 MARET 2021, PASIEN COVID-19 DI RUMAH SAKIT DARURAT WISMA ATLET KEMAYORAN MENCAPAI 4.472 ORANG   AMERIKA SERIKAT PERKETAT EKSPOR KE MYANMAR SEBAGAI SANKSI BAGI JUNTA MILITER ATAS KEKERASAN TERHADAP DEMONSTRAN   BAWASLU MENCATAT ADA 155 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT PELANGGARAN PEMILU   GUNUNG MERAPI KEMBALI ERUPSI SIANG INI DENGAN LUNCURAN AWAN PANAS HINGGA 1,3 KILOMETER   KPK JADWALKAN PEMERIKSAAN TERHADAP ISTRI EKS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN EDHY PRABOWO DAN 12 SAKSI LAINNYA   WAPRES MA'RUF AMIN SEBUT PEMERINTAH AKAN MELANJUTKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA HINGGA 2022   PEKAN DEPAN, BARESKRIM POLRI GELAR PERKARA DUGAAN “UNLAWFUL KILLING” DALAM KASUS PENEMBAKAN 6 ANGGOTA FPI   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD BERHARAP MASYARAKAT SEPAKAT AGAR RKUHP BISA SEGERA DISAHKAN   KEMENDANG AKAN BENTUK DEWAN PENUNJANG EKSPOR UNTUK MEMPELAJARI DAN MENGEKSEKUSI PASAR TERTENTU DI LUAR NEGERI   MENDAG AKAN ATUR DISKON E-COMMERCE UNTUK CEGAH “PREDATORY PRICING” DAN MENCIPTAKAN KEADILAN PERDAGANGAN DIGITAL   PRESIDEN JOKOWI INGATKAN ADANYA PRAKTIK-PRAKTIK PERDAGANGAN YANG TIDAK ADIL DAN MEMBAHAYAKAN UMKM