Kompas TV nasional sapa indonesia

KPK dan Ahli Hukum Pidana Tanggapi Soal Tuntutan Hukuman Mati bagi Koruptor di Masa Pandemi

Jumat, 19 Februari 2021 | 01:01 WIB

KOMPAS.TV - Wacana tuntutan hukuman mati untuk Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara ramai dibicarakan publik.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif Hiariej menyebut, keduanya layak diancam hukuman mati karena melakukan korupsi di saat pandemi.

"Hemat saya, mereka (Eddy dan Juliari) layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pidana mati," ujarnya dalam sebuah diskusi, Selasa (16/2/2021).

Sementara itu, Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korups (KPK) Ali Fikri membenarkan bahwa dalam UU Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati bisa diterapkan. Namun KPK tak bisa sembarangan  menjatuhkan tuntutan hukuman mati.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menilai hukuman mati bagi koruptor tidak akan menimbulkan efek jera. Menurutnya, pengawasan yang ketat sejak awal, lebih penting dibanding beratnya hukuman untuk para koruptor.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor benih lobster. Kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp 9,8 miliar.

Sementara Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara terjerat kasus dugaan korupsi dana bansos covid-19. Juliari diduga menerima suap hingga 17 miliar rupiah.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej menyebut bahwa hukuman mati bagi koruptor di masa pandemi layak diterapkan.

Bisakah hukuman mati ini diterapkan? Apakah menimbulkan efek jera?

Simak dialog bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman serta Pakar Hukum Pidana, Asep Iwan Iriawan juga sudah ada Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Penulis : Anjani Nur Permatasari





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:15
MULAI 16 MEI 2021, SINGAPURA TERAPKAN "LOCKDOWN" HINGGA 13 JUNI 2021   DINAS KESEHATAN: KASUS POSITIF COVID-19 DI KOTA BOGOR DI DOMINASI OLEH ORANG USIA PRODUKTIF   ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19, DESTINASI WISATA GUNUNG BROMO DAN SEMERU DITUTUP HINGGA 23 MEI 2021   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA MINTA WARGA YANG TERLANJUR MUDIK MELAPOR KE RT-RW SAAT TIBA DI JAKARTA   KAPOLRES JAKBAR SEDIAKAN TES ANTIGEN GRATIS BAGI WARGA YANG KEMBALI DARI MUDIK    KAPOLRES JAKBAR IMBAU WARGA YANG KEMBALI KE WILAYAH JAKARTA BARAT USAI MUDIK LAKUKAN TES ANTIGEN   KETUA KCP-PEN AIRLANGGA HARTARTO: ADA 1,5 JUTA ORANG MEMAKSA MUDIK DI MASA PELARANGAN MUDIK LEBARAN 2021   DIRLANTAS POLDA METRO JAYA: POS PEMERIKSAAN ARUS BALIK BERLAKU HINGGA 7 HARI SETELAH LEBARAN   ARUS BALIK LEBARAN, POLDA METRO JAYA SIAPKAN 12 TITIK POS PEMERIKSAAN ARUS BALIK    POLRESTA CIREBON SIAPKAN 1.500 ALAT TES ANTIGEN SELAMA ARUS BALIK LEBARAN   DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN JABAR PANTAU PENERAPAN PROKES DI 108 TEMPAT WISATA PADA MASA LIBUR LEBARAN   KPK PASTIKAN PEMBEBASTUGASAN 75 PEGAWAI YANG TAK LULUS TES WAWASAN KEBANGSAAN TIDAK GANGGU KINERJA   PEMKOT MAKASSAR SEGERA BANGUN 21 APARTEMEN LORONG DI PULAU LANJUKANG    MENHUB BUDI KARYA SUMADI TARGETKAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SAMPALAN DI NUSA PENIDA SELESAI PADA 2022