Kompas TV nasional wawancara

Ito Sumardi: UU ITE Jadi Beban Karena Saling Lapor dan Banyak Kasus yang Menggantung

Kamis, 18 Februari 2021 | 00:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstuksikan jajarannya membuat panduan tentang penyelesaian kasus-kasus terkait undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE.

Menurut Kapolri satu hal yang perlu diatur yaitu laporan-laporan dengan pasal Undang-undang ITE bersifat delik aduan dilaporkan langsung oleh korban.

Sementara itu Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia, Ito Sumardi, berpendapat dalam pengalamannya, ada beberapa pasal yang multitafsir dan kebanyakan penindakan UU ITE menjadi kasus yang menggantung.

"UU ITE juga jadi beban karena banyaknya saling lapor dan sehingga menjadi kasus-kasus yang menggantung," kata Ito saat dihubungi KompasTV, Rabu (17/2/2021).

Mampukah penegak hukum lebih selektif menyikapi laporan terkait Undang- undang Informasi dan Transaksi elektronik atau UU ITE?

Bagaimana pedoman interprestasi atas pasal-pasal Undang undang ITE agar proses hukum dapat memenuhi rasa keadilan?

Simak pembahasannya bersama Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia, Ito Sumardi, dan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Penulis : Reny Mardika





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:23
MENURUT RENCANA, RUTE KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG AKAN DILANJUTKAN HINGGA KE BANDARA KERTAJATI   WAGUB NTT JOSEF NAE SOI MINTA PEMDA KABUPATEN DAN KOTA DI NTT SIAPKAN LAHAN RELOKASI WARGA TERDAMPAK BENCANA   PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG DITARGETKAN RAMPUNG PADA 2022   PERGANTIAN NAMA TOL LAYANG JAKARTA-CIKAMPEK MENJADI MBZ SEBAGAI PENGHORMATAN BAGI UNI EMIRAT ARAB   TOL LAYANG JAKARTA-CIKAMPEK II BERGANTI NAMA MENJADI SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED (MBZ)   PEMPROV DAN DPRD DKI JAKARTA KEBUT PEMBAHASAN REVISI PERDA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TATA RUANG   MENAKER IDA FAUZIYAH SEBUT PEMBAYARAN THR PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM HARI RAYA KEAGAMAAN   KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI) MINTA PEMERINTAH TEGAKKAN ATURAN PEMBERIAN THR   DISNAKERTRANS DKI JAKARTA: PEMBAYARAN THR TIDAK BOLEH DICICIL   KEMENKES PASTIKAN STOK VAKSIN COVID-19 AMAN UNTUK VAKSINASI DOSIS KEDUA BULAN APRIL 2021   PBNU IMBAU UMAT ISLAM PATUHI PROTOKOL KESEHATAN JIKA BERIBADAH DI MASJID   KEMENTERIAN PUPR: 9 JUTA TENAGA KONSTRUKSI BELUM TERSERTIFIKASI, BARU 628.000 YANG BERSERTIFIKAT   KADIN DKI IMBAU PERUSAHAAN DIALOG DI FORUM BIPARTIT JIKA KESULITAN BAYAR THR   KEMENAKER TELAH BENTUK SATGAS PELAYANAN KONSULTASI & PENEGAKAN HUKUM UNTUK AWASI PELAKSANAAN PEMBERIAN THR 2021