Kompas TV internasional kompas dunia

Pemerintah Arab Saudi Iming-Iming Kontrak Pemerintah Bagi Perusahaan Berkantor Regional di Riyadh

Kompas.tv - 17 Februari 2021, 09:35 WIB
pemerintah-arab-saudi-iming-iming-kontrak-pemerintah-bagi-perusahaan-berkantor-regional-di-riyadh
Kingdom Tower di Riyadh, ibukota Arab Saudi. Selain kontrak pemerintah, Menteri Investasi Arab Saudi Khalid Al-Falih mengatakan insentif menarik tersedia bagi perusahaan global bermarkas regional di Riyadh, seperti dilaporkan Arab News, 17 Februari 2021 (Sumber: AP Photo)
Penulis : Edwin Shri Bimo

RIYADH, KOMPAS.TV -  Menteri Investasi Arab Saudi Khalid Al-Falih mengatakan insentif menarik akan diberikan untuk mendorong berbagai perusahaan mendirikan kantor pusat regional mereka di Arab Saudi, seperti dilansir Arab News, Rabu, (17/02/2021)

"Tidak wajar bila sebuah perusahaan dengan kantor (di Arab Saudi) yang tidak punya otoritas mengambil keputusan, bisa mendapatkan kontrak dari pemerintah," kata Al-Falih kepada Bloomberg Asharq yang dikutip Arab News, Rabu, (17/02/2021)

“Banyak ‘hadiah’ bagi mereka yang memilih untuk berada di sini (Arab Saudi),… Kami percaya kombinasi infrastruktur yang ada di Riyadh, insentif yang akan diberikan, serta besarnya peluang bisnis dengan pemerintah Arab Saudi akan menarik ratusan perusahaan untuk segera pindah ke Arab Saudi, tidak perlu menunggu 2024,” tambah Al-Falih.

Keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk tidak memberi kontrak pemerintah dengan perusahaan asing, kecuali jika kantor pusat regional mereka berbasis Arab Saudi, bertujuan mewujudkan Strategi Riyadh 2030 untuk menarik ratusan perusahaan internasional ke Ibukota kerajaan.

Baca Juga: Arab Saudi Akan Hentikan Kontrak dengan Perusahaan yang Tak Punya Kantor Pusat di Wilayahnya

Menteri Investasi Arab Saudi, Khalid al-Falih. Menteri Investasi Arab Saudi Khalid Al-Falih mengatakan insentif menarik akan diberikan untuk mendorong berbagai perusahaan mendirikan kantor pusat regional mereka di Arab Saudi, seperti dilansir Arab News, Rabu, (17/02/2021) (Sumber: AP Photo)

Seperti dilansir Arab News, Rabu (17/02/2021), Menteri Keuangan Arab Saudi menyatakan kebijakan ini khusus berlaku bagi perusahaan yang mendapat kontrak dengan pemerintah Arab Saudi,

"Jika sebuah perusahaan menolak untuk memindahkan markas mereka ke Arab Saudi, itu benar-benar hak mereka dan mereka akan terus memiliki kebebasan untuk bekerja dengan sektor swasta di Arab Saudi," kata Menteri Keuangan Mohammed Al-Jadaan.

Lebih jauh Al-Jadaa mengatakan,“Asalkan terkait dengan kontrak pemerintah, karena mereka harus punya markas regional di sini, di Arab Saudi” imbuhnya.

Pengumuman tersebut merupakan bagian dari rencana Strategi Riyadh 2030 yang diumumkan oleh Putra Mahkota Mohammad bin Salman di forum Future Investment Initiative bulan lalu.

Baca Juga: Fenomena Langka, Penampakan Arab Saudi Diselimuti Salju!

Komisi Kerajaan untuk Kota Riyadh berupaya menarik 500 perusahaan asing untuk mendirikan markas regional mereka di Riyadh selama 10 tahun ke depan. Sejauh ini, 24 perusahaan internasional sudah memastikan akan pindah ke Riyadh.

Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman berambisi membuat Riyadh berada di daftar 10 kota dengan perekonomian terbesar di dunia. Saat ini, Riyadh masih duduk di posisi 40.

Selain itu, Putra Mahkota menargetkan Riyadh tahun 2030 memiliki 15 – 20 juta penduduk. Saat ini, populasi Riyadh adalah 7,5 juta penduduk.



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x