Gara-Gara Perempuan ISIS, Selandia Baru dan Australia Berseteru

WELLINGTON, KOMPAS.TV - Pemimpin Selandia Baru dan Australia terlibat dalam pertengkaran sengit pada hari Selasa (16/2/2021). Kedua negara ini berseteru tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kewarganegaraan seorang perempuan militan ISIS, yang memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Australia dan Selandia Baru.

Wanita militan ISIS tersebut berusia 26 tahun dan memiliki dua anak.  Berdasarkan keterangan dari Kementerian Turki, perempuan itu ditahan ketika mencoba menyeberang secara ilegal dari Suriah ke Turki, Senin (15/2/2021). Wanita itu diidentifikasi hanya dengan inisialnya SA.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern berdebat dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengenai negara mana yang harus bertanggung jawab atas wanita tersebut, jika dia dideportasi dari Turki.

Baca Juga: Sejak Berlakukan Lockdown, Tak Ditemukan Kasus Covid-19 Lokal di Selandia Baru

Wanita itu memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu Australia dan Selandia Baru. Namun ketika dia diketahui terlibat dengan ISIS, Australia telah mencabut kewarganegaraannya berdasarkan undang-undang anti-terorisme di negara tersebut.

Namun demikian, Ardern mengatakan wanita itu tinggal di Australia selama sebagian besar hidupnya dan melakukan perjalanan ke Suriah dengan paspor Australianya.

"Kami yakin Australia telah melepaskan tanggung jawabnya sehubungan dengan orang ini dan saya secara pribadi telah menyampaikan hal itu kepada Perdana Menteri Morrison," kata Ardern seperti dikutip dari the Associated Press.

"Adalah salah bahwa Selandia Baru harus memikul tanggung jawab atas situasi yang melibatkan seorang wanita yang tidak tinggal di Selandia Baru sejak dia berusia 6 tahun," tambahnya.

Di sisi lain, Morrison mengatakan dia hanya melakukan tugasnya dengan melindungi kepentingan Australia.

"Kami tidak ingin melihat teroris yang berperang dengan organisasi terorisme menikmati hak kewarganegaraan, yang menurut saya hilang begitu mereka terlibat sebagai musuh negara kami," kata Morrison. "Dan saya pikir orang Australia akan setuju dengan itu,” tambahnya.

Baca Juga: Seorang Staf Perempuan Diduga Diperkosa di Kantor Kementerian, PM Australia Minta Maaf