Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial Temukan 75 Kepala Keluarga Mampu di DKI Dapat Bansos Tunai

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sejumlah organisasi massa yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial (KRPS) melakukan penelusuran terkait pendataan dan pendistribusian bansos tunai atau bantuan langsung tunai (BLT) di DKI Jakarta.

Hasilnya ditemukan, 75 kepala keluarga (KK) yang termasuk sebagai keluarga mampu mendapatkan jatah bansos tunai di 12 kelurahan.

Selain itu KRPS juga menemukan 600 KK dengan KTP DKI Jakarta atau yang terdaftar di Dukcapil DKI Jakarta tidak mendapatkan BLT.

Baca Juga: Aparat Desa di Bogor Maling Dana Bansos Sebesar Rp54 Juta

Kemudian ada 534 KK yang memiliki KTP daerah lain, tetapi telah tinggal di Jakarta selama lebih dari enam bulan, tidak mendapatkan BLT.

Dika Moehammad, selaku Sekjen Serikat Pejuang Rakyat Indonesia (SPRI) yang menjadi bagian KRPS menjelaskan, pekerjaan para warga yang memiliki KTP DKI dan tiggal di DKI tersebut adalah buruh lepas, buruh pabrik, buruh panggul.

Kemudian ada yang bekerja sebagai buruh cuci gosok, kupas bawang, tukang sampah, penjual kopi keliling.

“Dugaan penyelewengan data penerima BLT ini dilakukan KRPS yang berisikan SPRI, IBP, Perkumpulan Inisiatif, FITRA, serta Kota Kita melakukan pemantauan di 32 kelurahan di Ibu Kota,” ujar Dika Dika dalam acara diskusi virtual, Selasa (16/2/2021). Dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: BLT UMKM di Kabupaten Bandung Diduga Disunat hingga 804 Juta, Ini Kata Polda Jabar

Lebih lanjut Dika menjelaskan Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial juga melakukan observasi dan mewawancarai 300 penerima BST di 30 kelurahan.

Hasilnya, sebanyak 37,7 persen penerima BLT menyatakan, penyelenggara tidak membuka daftar penerima untuk umum.

Kemudian banyak warga penerima manfaat yang melaporkan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum sebagai ucapan terima kasih. Aduan ini ditemukan di 18 RT yang tersebar di sembilan kelurahan.