PBB Setujui Vaksin AstraZaneca, Benarkah Negara Miskin Jadi Prioritas Penerima Vaksin?

TORONTO, KOMPAS.TV - Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) telah memberikan otorisasi darurat untuk penggunaan vaksin virus corona AstraZeneca. Otorisasi ini akan memungkinkan dikirimkannya ratusan juta dosis vaksin ke negara-negara yang telah mendaftar untuk upaya COVAX yang didukung PBB.

COVAX merupakan program yang bertujuan untuk mengirimkan vaksin kepada negara-negara paling rentan di dunia. Namun benarkah pengiriman vaksin akan diprioritaskan pada negara-negara miskin?

WHO dan mitranya, termasuk aliansi vaksin GAVI, belum menyebutkan negara mana yang akan menerima vaksin pertama dari COVAX. Namun seperti dikutip dari the Associated Press, rencana awal menunjukkan beberapa negara kaya yang telah menandatangani kesepakatan vaksin dengan produsen swasta, juga akan menerima vaksin awal dari COVAX.

Beberapa ahli kesehatan masyarakat menyebut kebijakan itu "sangat bermasalah".

“Kanada telah memesan dosis yang cukup untuk memasok vaksin lima kali lipat dari populasi mereka dan sekarang mereka ingin menerima bagian dosis dari COVAX, yang (seharusnya) diberikan kepada negara-negara miskin,” kata Anna Marriott, pimpinan kebijakan kesehatan untuk Oxfam International.

Kepala ilmuwan WHO Dr. Soumya Swaminathan mengatakan negara-negara kaya yang telah mendaftar untuk menerima vaksin dari COVAX tidak akan ditolak permintaannya.

“Fasilitas COVAX tidak akan menghukum negara,” katanya awal Februari.

Setelah menjanjikan lebih dari AS$ 400 juta untuk COVAX tahun lalu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa negaranya selalu berniat untuk mendapatkan vaksin melalui COVAX.

Marriott mengatakan negara-negara kaya yang berencana untuk mengambil vaksin dari COVAX harus mempertimbangkan kembali niat mereka. Negara kaya harus mengingat seruan mereka sebelumnya tentang tujuan utama program ini, yaitu akses yang sama bagi vaksin, baik untuk negara kaya atau miskin.

“Sepertinya sangat munafik,” katanya. "Negara-negara kaya yang memiliki persediaan mereka sendiri harus melakukan tindakan yang benar dan tidak mengambil vaksin dari negara-negara yang benar-benar berada dalam situasi yang mengerikan,” tambahnya.

Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan pada Senin (15/2/2021), WHO mengatakan telah memberikan persetujuan untuk vaksin AstraZeneca yang dibuat oleh Serum Institute of India dan AstraZeneca-SKBio yang dibuat di Korea Selatan.