Junta Militer Perpanjang Penahanan Aung San Suu Kyi, Militer Hadir di Jalanan, Unjuk Rasa Berlanjut

YANGON, KOMPAS.TV— Junta militer Myanmar perpanjang masa tahanan rumah Aung San Suu Kyi yang awalnya berakhir hari Senin, (15/02/2021). Pembebasan Suu Kyi adalah tuntutan utama para pengunjuk rasa yang setiap hari turun ke jalan menentang penggulingan pemerintahan partai Liga Nasional Untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi.

Seperti dilansir Associated Press, Suu Kyi akan ditahan hingga 17 Februari lusa, dan akan menjalani sidang melalui telekonferensi, demikian pernyataan Khin Maung Zaw, pengacara yang ditunjuk partai NLD untuk mewakili Suu Kyi.

Perpanjangan penahanan Suu Kyi, tampaknya akan makin meningkatkan ketegangan antara militer dan pengunjuk rasa, yang kini sudah meluas hingga beberapa kota besar Asia Tenggara, bahkan di Jepang, yang semua menuntut pembebasan Suu Kyi.

Pengunjuk rasa terus turun ke jalan di seantero Myanmar hari Senin, (15/02/2021) setelah malam sebelumnya pemerintahan militer memutus sambungan internet dan meningkatkan kehadiran aparat keamanan di jalan-jalan seluruh negeri untuk menghadang niat unjuk rasa.

Baca Juga: Ribuan Orang Demonstrasi Menentang Kudeta Myanmar di Tokyo, Diyakini Unjuk Rasa Terbesar di Jepang

Ribuan insinyur berbaris di jalan-jalan Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu, meneriakkan dan memegang tanda-tanda yang bertuliskan: "Bebaskan pemimpin kami," "Siapa yang berdiri dengan keadilan?" dan "Berhenti menangkap orang secara ilegal pada tengah malam".

Di Yangon, kota terpadat di negara itu, lebih sedikit pengunjuk rasa yang berkumpul karena putusnya internet dan berbagai laporan akan banyaknya kendaraan militer di jalanan.

Namun demikian, beberapa ratus demonstran anti kudeta berada di luar gedung Bank Sentral Myanmar.

Para pengunjuk rasa membawa plakat bertuliskan "#SupportCDM #SaveMyanmar". CDM mengacu pada gerakan pembangkangan sipil yang telah membuat para dokter, insinyur, dan lainnya di Myanmar menolak untuk bekerja sampai militer membebaskan para pemimpin politik terpilih dan mengembalikan negara tersebut ke pemerintahan sipil.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Internet Kembali Diputus, Tentara Berjaga di Jalanan untuk Hadapi Demonstran

Hari Minggu, Duta Besar Amerika Serikat, Kanada, dan 12 negara Eropa mendesak aparat Myanmar untuk menahan diri dan tidak berbuat kekerasan terhadap mereka yang “memprotes penggulingan pemerintahan mereka yang sah,”

Jajaran duta besar itu juga mengecam penangkapan para pemimpin politik serta aktivis, dan mengecam campur tangan militer dalam aspek teknis komunikasi publik.

“Kami mendukung rakyat Myanmar dalam perjalanan mereka menuju demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan kesejahteraan,” tutur para dubes itu dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Minggu malam (14/02/2021), dan menegaskan, “Dunia sedang mengamati (Myanmar),”