Kompas TV nasional peristiwa

Tidak Ingin Pertumbuhan Ekonomi Rusak, Jokowi: Lockdown Skala Mikro

Kamis, 11 Februari 2021 | 11:46 WIB
tidak-ingin-pertumbuhan-ekonomi-rusak-jokowi-lockdown-skala-mikro
Presiden Jokowi menilai implementasi PPKM tidak tegas dan inkosisten. (Sumber: Youtube Setpres)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo menginginkan pertumbuhan dan kegiatan ekonomi di Indonesia tetap berjalan meski dalam situasi pandemi Covid-19. Untuk itu, Jokowi menegaskan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan hanya untuk skala mikro saja.

“Lockdown skala mikro. Jadi tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat. Karena yang kita lockdown adalah dalam skala kelurahan, RW, RT," kata Presiden Jokowi di Peresmian Pembukaan Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis (11/2/2021).

Baca Juga: Kemenkes Upayakan Tracing Covid-19 Kurang dari 72 Jam di PPKM Level Mikro

Jokowi lebih lanjut minta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh daerah untuk melakukan pemetaan zonasi penyebaran Covid-19 secara detail hingga tingkat RT. Dalam upaya menekan laju penularan virus, sambung Jokowi, jangan sampai yang positif Covid-19 satu orang di satu RT tetapi lockdown terjadi di seluruh kota.

“Lihat proses-proses yang dilakukan negara lain, melakukan lockdown negara, me-lockdown satu provinsi, satu kota, ekonominya jatuh. Jadi hati-hati mengenai ini,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengingatkan pemerintah daerah memberi perhatian serius untuk ketersediaan obat-obatan, bed di rumah sakit, hingga tenaga medis.

Baca Juga: Dukung 3T di 98 Daerah PPKM, Sebanyak 1,7 Juta Alat Rapid Test Antigen Disiapkan

“Harus selalu dicek, dimonitor, dan jangan ragu kalau memang dirasa kurang minta bantuan dari pemerintah pusat, TNI maupun Polri,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga minta ada manajemen persiapan untuk percepatan vaksinasi Covid-19. Lantaran, minggu depan vaksinasi sudah mulai dilakukan untuk pelayan publik.

“Untuk yang mobilitasnya tinggi harus didahulukan, misalnya pasar, misalnya sektor jasa yang interaksinya tinggi, bukan orang per orang, karena kita ingin melakukan vaksinasi itu klaster, memagari sehingga tercapai herd immunity,” jelasnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:31
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19