Kompas TV nasional peristiwa

Tidak Ingin Pertumbuhan Ekonomi Rusak, Jokowi: Lockdown Skala Mikro

Kompas.tv - 11 Februari 2021, 11:46 WIB
tidak-ingin-pertumbuhan-ekonomi-rusak-jokowi-lockdown-skala-mikro
Presiden Jokowi menilai implementasi PPKM tidak tegas dan inkosisten. (Sumber: Youtube Setpres)
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo menginginkan pertumbuhan dan kegiatan ekonomi di Indonesia tetap berjalan meski dalam situasi pandemi Covid-19. Untuk itu, Jokowi menegaskan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan hanya untuk skala mikro saja.

“Lockdown skala mikro. Jadi tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat. Karena yang kita lockdown adalah dalam skala kelurahan, RW, RT," kata Presiden Jokowi di Peresmian Pembukaan Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis (11/2/2021).

Baca Juga: Kemenkes Upayakan Tracing Covid-19 Kurang dari 72 Jam di PPKM Level Mikro

Jokowi lebih lanjut minta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh daerah untuk melakukan pemetaan zonasi penyebaran Covid-19 secara detail hingga tingkat RT. Dalam upaya menekan laju penularan virus, sambung Jokowi, jangan sampai yang positif Covid-19 satu orang di satu RT tetapi lockdown terjadi di seluruh kota.

“Lihat proses-proses yang dilakukan negara lain, melakukan lockdown negara, me-lockdown satu provinsi, satu kota, ekonominya jatuh. Jadi hati-hati mengenai ini,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengingatkan pemerintah daerah memberi perhatian serius untuk ketersediaan obat-obatan, bed di rumah sakit, hingga tenaga medis.

Baca Juga: Dukung 3T di 98 Daerah PPKM, Sebanyak 1,7 Juta Alat Rapid Test Antigen Disiapkan

“Harus selalu dicek, dimonitor, dan jangan ragu kalau memang dirasa kurang minta bantuan dari pemerintah pusat, TNI maupun Polri,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga minta ada manajemen persiapan untuk percepatan vaksinasi Covid-19. Lantaran, minggu depan vaksinasi sudah mulai dilakukan untuk pelayan publik.

“Untuk yang mobilitasnya tinggi harus didahulukan, misalnya pasar, misalnya sektor jasa yang interaksinya tinggi, bukan orang per orang, karena kita ingin melakukan vaksinasi itu klaster, memagari sehingga tercapai herd immunity,” jelasnya.



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x