Kompas TV nasional peristiwa

Jokowi Minta Dikritik, SAFEnet Balas Sindiran Nyelekit: Masyarakat Justru Ketakutan

Kompas.tv - 9 Februari 2021, 18:05 WIB
jokowi-minta-dikritik-safenet-balas-sindiran-nyelekit-masyarakat-justru-ketakutan
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Sumber: Youtube Setpres)
Penulis : Fadhilah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) membalas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap pemerintah.

Pernyataan Jokowi tersebut memang layak mendapat apresiasi. Namun, masyarakat justru takut dengan regulasi yang mengancam kebebasan berpendapat.

Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto menilai, saat ini masyarakat memilih untuk menahan diri untuk tidak menyampaikan kritik.

Pasalnya, ada regulasi yang mengancam kebebasan berpendapat, salah satunya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca Juga: Jokowi Minta Masyarakat Aktif Kritik, Warganet Sindir Soal UU ITE

"Karena kemarin ramai di media sosial, secara spesifik yang menjadi momok dari 'efek jera' adalah UU ITE, sebetulnya itu menjadi hal yang membuat orang memilih untuk tidak berpendapat," ujar Damar, dikutip dari Kompas.com, Selasa (9/2/2021).

SAFEnet memetakan sejumlah regulasi yang membatasi kemerdekaan berekspresi di Indonesia, antara lain UU ITE, Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Situs Internet Bermuatan Negatif, UU Penyadapan, hingga UU Penyiaran.

Koalisi masyarakat sipil juga melaporkan, dalam kurun 2016-2020 UU ITE dengan pasal karetnya telah menimbulkan conviction rate atau tingkat penguhukuman 96,8 persen (744 perkara).

Sedangkan, tingkat pemenjaraan dari aturan ini mencapai 88 persen (676 perkara).

Kemudian, Indeks Demokrasi Indonesia pada 2020 dilaporkan menurun. Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatatkan Indonesia hanya mendapat skor 5,59 untuk kebebasan sipil.

Tak sedikit pihak yang menganggap penilaian ini merupakan perolehan terendah Indonesia dalam belasan tahun terakhir ini, terutama mengenai kebebasan sipil.

Terkait dengan imbauan Jokowi, Damar mengatakan, masyarakat sebetulnya bukan tak mau menyampaikan kritik

Namun, ada ancaman regulasi yang justru membuat masyarakat tertekan dan tidak mau menyampaikan kritiknya.

"Masalah yang saya rasa paling mengemuka adalah masyarakat ditekan rasa takut atau ketakutan untuk berpendapat secara bebas. Yang pemicunya adalah 'efek jeri', melihat banyaknya aturan regulasi yang sangat membatasi kebebasan berekspresi kita," terang Damar.

Damar menegaskan, pada dasarnya Presiden wajib memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik.



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.