Kompas TV bisnis kebijakan

Sandiaga Uno: Deposit Rp 2 M, Turis Asing Dapat Visa Hingga 5 Tahun

Selasa, 9 Februari 2021 | 10:59 WIB
sandiaga-uno-deposit-rp-2-m-turis-asing-dapat-visa-hingga-5-tahun
Menparekraf Sandiaga Uno saat memimpin rapat virtual bersama seluruh Kepala Dinas Pariwisata dari 34 provinsi di Indonesia, Sabtu (26/12/2020). (Sumber: Dok. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berencana memberlakukan visa jangka panjang atau visa long term stay. Masa berlaku visa jangka panjang mencapai 5 tahun.

Hal itu kini tengah dibahas Sandi bersamaan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dengan masa berlaku visa yang lama, turis akan semakin lama berwisata di Indonesia dan menghabiskan uang lebih banyak di Indonesia.

Baca Juga: Mantan Menparekraf Wishnutama Kembali Jadi Komisaris Tokopedia

"Saat ini terdapat potensi 1 miliar warga dunia yang berusia 60 tahun ke atas dengan pendapatan lebih dari US$ 15 triliun, " kata Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Senin (08/02/2021).

Nantinya, aturan visa jangka panjang dibuat mengikuti tren kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Yaitu pebisnis dan wisman yang masuk ke Indonesia dalam waktu 3-4 bulan per tahun, saat musim dingin di negara asalnya.

Baca Juga: Marak Hotel Dijual di Marketplace, PHRI: Itu Hoaks

Kebijakan ini juga mengantisipasi adanya kasus wisman yang bekerja menggunakan visa turis, maupun para pekerja asing yang ingin melakukan kegiatan digital nomad. Yaitu orang yang ingin bekerja dari mana saja tanpa terikat lokasi.

Untuk mendapatkan visa jangka panjang ini ada sejumlah syarat.

Baca Juga: Pak Jokowi, Bioskop Bisa Tutup Total Tanpa Diskon Listrik

"Konsepnya Visa long term stay second home untuk visa 5 tahun mereka mendepositkan uang mereka Rp 2 miliar kalau keluarga Rp 2,5 miliar. Mereka boleh berinvestasi di sini, visa mereka diperbaharui setiap 5 tahun," ujar Sandi.

Menurut Sandi, obyek wisata yang akan dibuka aksesnya bagi wisawatan mancanegara adalah Bali, Batam Bintan, maupun beberapa destinasi lainnya yang sesuai dengan bingkai Asean Travel Coridor.

Saat ini,  warga negara asing masih dilarang masuk ke Indonesia untuk mencegah penularan virus Covid-19. 

Penulis : Dina Karina

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:50
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19