Amerika Serikat Akan Kembali Bergabung Dengan Dewan HAM PBB

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemerintah Amerika Serikat minggu ini akan mengumumkan kembalinya mereka ke Dewan HAM PBB, setelah keluar dari lembaga itu 3 tahun lalu atas instruksi presiden sebelumnya, Donald Trump. Rencana AS itu dinyatakan seorang pejabat tinggi AS hari Minggu, seperti dilansir Associated Press, Senin, (08/02/2021). 

Keputusan pemerintah AS itu menjadi koreksi yang kesekian dari kebijakan pemerintahan sebelumna yang menarik diri dari organisasi dan kesepakatan multilateral.

Menteri luar negeri AS Anthony Blinken dan diplomat senior AS di markas PBB Jenewa akan mengumumkan hal itu hari Senin, (08/02/2021) bahwa AS akan kembali ke Dewan HAM PBB sebagai pengamat dan akan berupaya menjadi anggota penuh. 

Keputusan itu dipandang akan mengundang kritik keras dari kalangan konservatif di senat dan kongres, serta dari kalangan pendukung Israel di Amerika Serikat.

Baca Juga: Joe Biden Ungkapkan Syarat Jika Iran ingin Sanksi Ekonomi Diangkat

Trump mundur dari lembaga itu tahun 2018 karena dianggap tidak proporsional kepada Israel, yang sejauh ini mendapat kritik paling banyak dari Dewan HAM PBB dibanding negara lain, dan juga sejumlah negara otoriter yang menjadi anggotanya, serta karena dianggap gagal mencapai daftar reformasi yang dituntut oleh Duta Besar AS di PBB sebelumnya, Nikki Haley.

Pemerintahan sebelumnya dibawah Trump tidak hanya keberatan dengan fokus Dewan HAM PBB kepada Israel, namun juga memandang keanggotaan dewan itu, termasuk China, Kuba, Eritrea, Rusia dan Venezuela, yang semuanya dituding melanggar HAM oleh AS.

Pejabat senior AS seperti dikutip Associated Press mengatakan, pemerintahan Joe Biden meyakini Dewan HAM PBB masih harus menjalani reformasi namun cara terbaik untuk itu adalah "terlibat di dalamnya dengan cara yang mengedepankan prinsip".

Baca Juga: Joe Biden Pusing Cari Cara Pekerjakan 10 Juta Pengangguran AS

Pejabat itu juga mengatakan, Dewan HAM PBB bisa menjadi "Forum penting bagi mereka yang memerangi tirani dan ketidakadilan di seluruh dunia," dimana kehadiran AS bermaksud untuk "memastikan lembaga itu dapat mencapai potensinya"