Kompas TV nasional sosial

Sofyan Djalil: BPN Tidak Akan Pernah Menarik Sertifikat Fisik

Kamis, 4 Februari 2021 | 17:39 WIB
sofyan-djalil-bpn-tidak-akan-pernah-menarik-sertifikat-fisik
Sofyan Djalil (Sumber: BPN via Tribunnews)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil bantah akan menarik sertifikat fisik. Penegasan itu dikemukakan Sofyan Djalil menanggapi kontroversi pergantian sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik.

“BPN tidak akan pernah menarik sertifikat (fisik red). Kalau ada orang mengaku dari BPN ingin menarik sertifikat, jangan dilayani. Sertifikat yang ada tetap berlaku sampai nanti dialihkan dalam bentuk media eletronik,” kata Sofyan Djalil, Kamis (4/2/2021).

Baca Juga: Dalam Format Elektronik, Cek Cara Daftar dan Ganti Sertifikat Tanah Elektronik

Sofyan Djalil mengatakan kementeriannya memang tengah melakukan transformasi digital. Selain pada sertifikat tanah, ada juga empat layanan elektronik yang telah diberlakukan. Di antaranya, Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertifikat, Zona Nilai Tanah, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

“Banyak kontriversi di masyarakat sehingga seolah-olah sertifikat elektronik ini merugikan. Untuk diketahui, sebenarnya produk elektronik merupakan bentuk yang paling aman,” ujar Sofyan Djalil.

Baca Juga: Mulai 2021 Pemerintah akan Tarik Sertifikat Tanah Asli Masyarakat, Ini Penggantinya

Diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, pemerintah mengeluarkan aturan terkait digitalisasi tanda bukti kepemilikan tanah. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Dwi Purnama mengatakan ada dua cara penerbitan sertifikat tanah elektronik sebagaimana tercantum pada pasal 6 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tersebut.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:33
CEGAH PENYEBARAN COVID-19, MALAYSIA PERPANJANG "LOCKDOWN" HINGGA 28 JUNI 2021   GUBERNUR JATIM DORONG DINAS KOPERASI DAN UKM BERI LEBIH BANYAK AKSES DAN PERMODALAN BAGI KOPERASI DAN UMKM   KETUA MPR BAMBANG SOESATYO: MELINDUNGI PERS HARUS DIMAKNAI SEBAGAI MELINDUNGI DEMOKRASI   KETUA MPR BAMBANG SOESATYO: PERS MEMILIKI PERAN PENTING DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPADA PUBLIK   POLRESTABES BANDUNG SIAP TINDAK TEGAS AKSI PREMANISME YANG KERAP GANGGU KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT   KEMENDIKBUD-RISTEK: VAKSINASI COVID-19 BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BARU MENCAPAI 35 PERSEN   SATGAS MINTA PEMDA HATI-HATI GUNAKAN OBAT IVERMECTIN UNTUK PASIEN POSITIF COVID-19 DAN TETAP IKUTI REKOMENDASI BPOM   TEKAN LAJU COVID-19, PANGLIMA TNI MINTA PRAJURIT KEDEPANKAN PENDEKATAN KULTURAL DALAM PENERAPAN 3T   SOAL WACANA PPN BAHAN POKOK DAN JASA PENDIDIKAN, KETUA DPD LA NYALLA MATTALITTI: TIDAK ELOK DILAKUKAN   WAKIL KETUA MPR HIDAYAT NUR WAHID: RENCANA PEMERINTAH PAJAKI BAHAN POKOK DAN JASA PENDIDIKAN TAK SESUAI PANCASILA   KPK DORONG PENYERAHAN 33 ASET YANG SUDAH 22 TAHUN SENGKETA, DARI PEMKAB KE PEMKOT SORONG, PAPUA BARAT    PENYIDIK SENIOR KPK NOVEL BASWEDAN SEBUT TWK JADI CARA PAMUNGKAS HABISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI KPK    KEMENANG MENYATAKAN AKAN FOKUS UNTUK LOBI KUOTA DAN MEMPERSIAPKAN PELAKSANAAN HAJI TAHUN DEPAN    GABUNGAN PERUSAHAAN HAJI DAN UMRAH NUSANTARA BERHARAP ARAB SAUDI BUKA IBADAH HAJI PADA SEPTEMBER 2022