Kompas TV bisnis kompas bisnis

Ini Poin Penting Dalam Aturan Baru Pajak Pulsa dan Token Listrik

Senin, 1 Februari 2021 | 12:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Per 1 Februari, Kementerian Keuangan mengubah aturan pemberlakukan pajak pertambahan nilai, PPN dan pajak penghasilan, PPH atas penjualan pulsa, kartu perdana, voucher, dan token listrik.

Ada beberapa poin yang diatur dalam aturan baru ini.

Untuk penjualan pulsa telepon dan kartu perdana, pungutan PPN dilakukan hanya sampai distributor tingkat 2, tidak sampai gerai-gerai penjual pulsa dan voucher.

Aturan ini juga menyederhanakan aturan, distributor pulsa bisa menggunakan struk pembayaran sebagai faktur pajak, tak perlu lagi membuat faktur pajak elektronik.

Baca Juga: Aturan Baru Pajak Pulsa Ringankan Pedagang Eceran, Kok Bisa?

Untuk token listrik, PPN dikenakan atas selisih harga penjualan token yang diperoleh agen penjual token, bukan untuk nilai token listrik.

Sementara untuk voucer, aturannya sama dengan token listrik PPN dikenakan atas selisih harga penjualan token yang diperoleh agen penjual voucher.

Kementerian Keuangan memastikan, ini bukanlah pajak baru.

Karena selama ini, masyarakat membeli pulsa dan token listrik sudah dikenai pajak.

Aturan ini dibuat untuk memberi kepastian hukum dan penyederhanaan pungutan PPN dan PPH.  

Aturan ini pun terlanjur membuat masyarakat bingung.

Baca Juga: Ini Dia Cara Mengecek Token Gratis Dari PLN

Gerai-gerai penjual pulsa pun merasa dengan aturan baru ini, mereka harus menaikkan harga ke tingkat konsumen.

Sekali lagi Pemerintah memastikan bahwa PMK ini akan membuat gerai penjual kecil tak perlu kerepotan mengurus faktur pajak lagi, karena pengurusan faktur pajak dibebankan ke perusahaan dimana gerai kecil mengambil pulsa dan voucer untuk mereka jual.

YLKI pun meminta kepastian, gerai-gerai penjual tak akan menaikkan harga di tingkat konsumen dengan alasan perubahan aturan pajak ini. 

Penulis : Dea Davina

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19