Kompas TV regional berita daerah

Viral Gunakan Dirham dan Dinar, Ada Potensi Pelanggaran Hukum di Pasar Muamalah Depok?

Jumat, 29 Januari 2021 | 09:50 WIB
viral-gunakan-dirham-dan-dinar-ada-potensi-pelanggaran-hukum-di-pasar-muamalah-depok
Ilustrasi uang dirham yang digunakan di Pasar Muamalah Depok, Jawa Barat. (Sumber: Thinkstock via Kompas.com)

DEPOK, KOMPAS.TV- Sebuah pasar di Depok, Jawa Barat tepatnya di Jalan Raya Tanah Baru, Kecamatan Beji, menjadi viral lantaran menggunakan uang dinar dan dirham dalam bertransaksi jual beli.

Tak menggunakan Rupiah sebagai mata uang resmi dan alat pembayaran sah di Indonesia, Pasar Muamalah Depok yang tengah jadi bahan perbincangan ini berpotensi telah melakukan pelanggaran hukum. 

Dilansir dari Kompas.com, Kamis (28/2021), terkait transaksi menggunakan dinar dan dirham di Pasar Muamalah Depok tersebut, ada potensi pelakunya melanggar hukum.

Baca Juga: Tak Pakai Rupiah, Pasar Muamalah di Depok Viral Gunakan Dirham untuk Transaksi

Hal itu tampak dari kemungkinan adanya pelanggaran hukum berdasarkan Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pada UU itu, tepatnya di Bab X Pasal 33 poin 1a UU tersebut tertulis bahwa setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam bertransaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dapat dikenakan pidana.

Pidana tersebut antara lain berupa kurungan penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

Ketentuan lain dalam penggunaan rupiah juga bisa ditemui pada Peraturan Bank Indonesia.

Baca Juga: Akhirnya Polisi Berhasil Tangkap Otak Perampokan Uang Setengah Miliar Rupiah di Semarang

Pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 17/3/PBI/2015 yang mengatur tentang kewajiban transaksi menggunakan rupiah ini berlaku sejak 1 Juli 2015.

Penulis : Gading Persada

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:28
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19