Kompas TV nasional peristiwa

PNS Dilarang Berhubungan dengan HTI dan FPI, Ada Sanksinya Jika Dilanggar

Kamis, 28 Januari 2021 | 16:40 WIB
pns-dilarang-berhubungan-dengan-hti-dan-fpi-ada-sanksinya-jika-dilanggar
Ilustrasi: Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Sumber: KOMPAS.com/Farida Farhan)

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo, melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) berhubungan maupun mendukung seluruh organisasi yang dilarang pemerintah.

Instruksi tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2001 No. 2/SE/I/2021 yang diterbitkan per Senin (25/1/2021).

Baca Juga: Ini Syarat Buat PNS untuk Mengikuti Jabatan Fungsional

Dalam surat tersebut, dijelaskan sejumlah organisasi yang dilarang oleh pemerintah seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah.

Kemudian, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).

"Menetapkan larangan bagi ASN untuk berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya," tulis surat edaran itu yang dikutip pada Kamis (28/1/2021).

Baca Juga: PNS Hingga Pejabat Akan Diawasi dengan Aplikasi Kedisiplinan

Penulis : Tito Dirhantoro




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:29
GUBERNUR ANIES BASWEDAN PASTIKAN PEMPROV DKI DUKUNG KEJUARAAN BASKET ASIA 2021 DAN DUNIA 2023 DI JAKARTA   KEMENPAN RB SIAPKAN PENERIMAAN 189.000 PEGAWAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH SE-INDONESIA 2021   KEMENTERIAN KESEHATAN: OBESITAS BERPOTENSI MENINGKAT DI MASA PANDEMI COVID-19   JUBIR SATGAS WIKU ADISASMITO: PEMERINTAH KAJI PERPANJANGAN PPKM MIKRO YANG BERAKHIR PEKAN DEPAN   MUTASI VIRUS KORONA B117 MASUK INDONESIA, SATGAS: PELAJARAN BERHARGA UNTUK ANTISIPASI "IMPORTED CASE"   KEMENTERIAN KESEHATAN: VAKSIN COVID-19 SINOVAC MASIH EFEKTIF LAWAN VIRUS KORONA B117 ASAL INGGRIS   KEMENTERIAN ESDM TARGETKAN 2021 KAPASITAS PEMBANGKIT ENERGI BARU TERBARUKAN CAPAI 978 MEGAWATT   KEMENDIKBUD APRESIASI PERAN SWASTA DALAM MEMBANTU PENYEDIAAN MODUL PENDIDIKAN JARAK JAUH   JAKSA PENUNTUT UMUM MINTA MAJELIS HAKIM TOLAK PERMOHONAN DJOKO TJANDRA JADI "JUSTICE COLLABORATOR"   DINAS SDA DKI: PEMBEBASAN LAHAN NORMALISASI SUNGAI TAHUN INI BELUM BERJALAN KARENA DANA PINJAMAN BELUM CAIR   WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN DUKUNG RENCANA PEMERINTAH KAMPANYEKAN PRODUK DALAM NEGERI   WAPRES MA'RUF AMIN MINTA MASYARAKAT TAK HINDARI VAKSINASI COVID-19   PEMKOT TANGSEL MENGAKU TIDAK SIAPKAN PENANGANAN KHUSUS UNTUK CEGAH VIRUS KORONA B117   SATGAS MINTA MASYARAKAT TAK KHAWATIR BERLEBIHAN TERHADAP MUTASI VIRUS KORONA B117