Kompas TV internasional kompas dunia

Hina Nabi Muhammad, 3 Orang Dihukum Mati di Pakistan, Terdakwa Keempat Guru di Perguruan Tinggi

Selasa, 26 Januari 2021 | 17:54 WIB
hina-nabi-muhammad-3-orang-dihukum-mati-di-pakistan-terdakwa-keempat-guru-di-perguruan-tinggi
Ilustrasi pengadilan terkait hukuman mati 3 orang di Pakistan karena hina Nabi Muhammas saw. (Sumber: Daily Mail via Kompas.com)

PAKISTAN, KOMPAS.TV – Pengadilan anti-terorisme di Pakistan menjatuhkan hukuman mati kepada 3 orang setelah unggahan di media sosial yang dianggap menghina Nabi Muhammad saw viral.

Ketiga orang tersebut tersangkut undang-undang penistaan agama di negara tersebut.

Salah satu terdakwa, yakni terdakwa keempat yang merupakan seorang guru di salah satu perguruan tinggi dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Ia melakukan ceramah yang berisi hujatan saat menyampaikan kuliahnya di kelas.

Dikutip dari Al Jazeera, Selasa (26/1/2021),  para terpidana tersebut dapat mengajukan banding di dua pengadilan yang lebih tinggi atau memohon kepada presiden jika ingin membatalkan hukuman.

Undang-undang penistaan agama di Pakistan sendiri merupakan warisan kolonial yang diketatkan oleh Ziaul Haq, mantan penguasa militer, pada tahun 1980-an. Seseorang yang menghina Nabi Muhammad saw diberikan hukuman mati sebagai hukuman maksimalnya.

Sejak tahun 1980-an, terdapat hampir 80 orang yang dibunuh secara individu atau massa yang marah, bahkan sebelum persidangan selesai di pengadilan.

Antaran 2011 hingga 2015, tercatat ada lebih dari 1.296 kasus penistaan agama yang diajukan di Pakistan.

Sementara itu, tidak ada definisi yang jelas mengenai penistaan agama dalam yurisprudensi Islam serta tidak ada kesepatan tentang hukuman untuk penistaan agama. Meski demikian, hukum sekarang diperlakukan sebagai sesuatu yang sakral.

Aktivis HAM mengatakan bahwa undang-undang tersebut juga digunakan kepada pengikut agama lain dan agama minoritas Muslim, seperti Syiah dan Ahmadiah di negara yang mayoritas Sunni ini.

Belakangan, Amerika Serikat mendesak Pakistan untuk meninjau kembali undang-undang tersebut setelah peristiwa pembunuhan seorang pria Pakistan-Amerika yang terjadi di ruang sidang saat persidangannya atas kasus penistaan agama, Juli lalu.

Penulis : Fiqih Rahmawati

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Banjir di Bengkulu Berangsur Surut

Minggu, 17 Oktober 2021 | 16:16 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
16:49
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19