Kompas TV nasional peristiwa

Politikus PKS Kritik Kebijakan Impor Daging Sapi yang Tak Pernah Berubah

Selasa, 26 Januari 2021 | 06:00 WIB
politikus-pks-kritik-kebijakan-impor-daging-sapi-yang-tak-pernah-berubah
Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin (sumber: dpr.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Selama bertahun-tahun pemerintah bergantung pada kepada kebijakan impor daging sapi dari Australia. Sampai saat ini, kebijakan tersebut belum berubah. Hingga untuk mengatasi lonjakan harga daging sapi pun, pemerintah tetap ambil jalan impor.


"Saat ini kita terlalu bergantung impor daging sapi. Terutama dari Australia sebagai pemasok
terbesar daging sapi di Tanah Air. Ketika Australia menahan komoditas daging sapi akibat
regenerasi populasi, maka negara kita terimbas," kata anggota Komisi IV dari FPKS Andi Akmal Pasluddin,  Senin (25/1/2021).

Baca Juga: Harga Daging Sapi Di Palembang Tembus 130 Ribu

Hal ini, kata Andi,  menunjukkan bertahun-tahun upaya negara menjadikan daging sapi berdaulat di negeri sendiri, hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya.

 

Menurut Andi,  upaya untuk mewujudkan swasembada daging sapi ini sudah dilakukkan sejak 15
tahun silam. Namun segala upaya dengan dukungan APBN yang ada mewujudkan swasembada daging sapi ini seakan sia-sia. Padahal, program-program seperti penyelamatan induk sapi (penyelamatan sapi produktif), memperkuat kualitas genetik sapi, program 1000 desa sapi, hingga program Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) telah dilakukan.

 

"Indonesia saat ini masih tidak kuasa menghadapi persoalan supply and demand (ketersediaan dan
permintaan) daging sapi karena infrastruktur pengembangan sapi kita belum mampu memenuhi
kebutuhan dalam negeri sendiri. Dari sisi lahan, negara kita masih terbuka luas. Bahkan sinergi
Sapi-Sawit masih dapat dioptimalkan lebih dalam lagi," jelasnya.

Baca Juga: Pedagang Daging akan Mulai Jualan dengan Menaikkan Harga Jual ke Konsumen

Bahkan, Akmal menduga, dalam menghadapi Bulan Puasa dan Lebaran nanti, solusi impor tetap akan
dilakukan dalam waktu dekat ini, terutama alternatif mencari suplier dari negara lain seperti
India, Brazil bahkan dari Meksiko. 
 

Penulis : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Kodim Beri Penghargaan Komcad

Jumat, 22 Oktober 2021 | 08:21 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
08:41
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19