Kompas TV klik360 cerita indonesia

Nadiem Minta Pemda Pecat Pihak yang Wajibkan Siswi Non-Muslim Berhijab

Minggu, 24 Januari 2021 | 18:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta Pemda memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang mewajibkan siswi non-muslim memakai hijab di Padang, Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan Nadiem melalui sebuah video yang diunggah di akun instagramnya, @nadiemmakarim.

"Saya akan meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat," kata Nadiem Makarim.

Nadiem menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk intoleransi di sekolah.

"Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar UU, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan," ucap Nadiem Makarim.

"Untuk itu, pemerintah tidak akan menolerir guru atau kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut," kata Nadiem.

Dalam video tersebut Nadiem juga menegaskan bahwa pemaksaan jilbab terhadap siswi nonmuslim di Padang juga melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 3 ayat 4 dalam Permendikbud 45/2014 menyatakan pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

"Maka, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah," tutur Mendikbud Nadiem Makarim.

"Apalagi, jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik," kata Nadiem menegaskan.

Baca Juga: Aturan Siswi Berjilbab di Padang Ternyata Sudah Ada Sejak 15 Tahun Lalu...

Penulis : Laura Elvina


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


KOMPAS BISNIS

OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit

Sabtu, 27 Februari 2021 | 01:56 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
05:28
BMKG: GEMPA BERMAGNITUDO 5,2 YANG GUNCANG HALMAHERA SELATAN, MALUKU UTARA, JUMAT MALAM TAK BERPOTENSI TSUNAMI   MULAI 26 FEBRUARI 2021, PEMPROV DKI JAKARTA UJI COBA JALUR SEPEDA PERMANEN SUDIRMAN-THAMRIN    KSPI MENOLAK KERAS JIKA BIAYA VAKSINASI COVID-19 MANDIRI ATAU GOTONG ROYONG DIBEBANI KEPADA BURUH    WAKIL KETUA KOMISI IX DPR MELKI LAKA LENA INGATKAN PENDATAAN PROGRAM VAKSINASI GOTONG ROYONG DIPERJELAS & DETAIL    WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA SEBUT VAKSINASI BAGI TENAGA KESEHATAN BAIK UNTUK DOSIS 1 DAN 2 SUDAH MENCAPAI 65,3 PERSEN   KEMENKES: PESERTA VAKSINASI GOTONG ROYONG AKAN MENDAPATKAN KARTU VAKSINASI COVID-19 DAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK    KEMENKES MENYATAKAN AKAN TETAPKAN TARIF MAKSIMAL PELAYANAN VAKSINASI GOTONG ROYONG   MENHUB: LAYANAN TES COVID-19 GENOSE SUDAH MULAI DITERAPKAN DI PELABUHAN TERMINAL TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA   KEMENKES SEBUT VAKSIN SINOVAC, ASTRAZENECA, NOVAVAX, DAN PFIZER TAK DIGUNAKAN DALAM VAKSINASI GOTONG ROYONG   PT BIO FARMA AKAN MENJADI IMPORTIR DAN DISTRIBUTOR VAKSIN COVID-19 UNTUK VAKSINASI GOTONG ROYONG   PT BIO FARMA MENYATAKAN JENIS VAKSIN GOTONG ROYONG HARUS BERBEDA DENGAN VAKSIN UNTUK PROGRAM PEMERINTAH    KEMENKES: VAKSIN COVID-19 UNTUK VAKSINASI GOTONG ROYONG HARUS MENDAPAT IZIN PENGGUNAAN DARURAT DARI BPOM    KEMENTERIAN BUMN SEBUT BIAYA VAKSINASI GOTONG ROYONG UNTUK BURUH DAN KARYAWAN SWASTA DITANGGUNG PERUSAHAAN    KEMENTERIAN BUMN: 6.664 PERUSAHAAN TELAH DAFTAR PROGRAM VAKSINASI COVID-19 MANDIRI ATAU GOTONG ROYONG MELALUI KADIN