Kompas TV klik360 cerita indonesia

Mahfud MD Tidak Setuju Siswi Non-Muslim Harus Berhijab di Sekolah

Minggu, 24 Januari 2021 | 16:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Polhukam Mahfud MD ikut berbicara mengenai polemik adanya siswi non-muslim diwajibkan berhijab di sekolah negeri.

Hal ini ditulis Mahfud di akun Twitter pribadinya, Minggu (24/1/2021).

"Akhir 1970-an s-d 1980-an anak2 sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tsb ke Depdikbud. Setelah sekarang memakai jilbab dan busana muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dgn mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah," ujar Mahfud di Twitter.

Polemik mengenai berhijab di sekolah mencuat setelah adanya video yang diunggah orang tua siswa menjadi viral. Dari video tersebut diketahui, seorang siswi non-muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat diminta menggunakan hijab oleh pihak sekolah.

Menurut kepala sekolah, mereka hanya mengikuti aturan daerah yang sudah ada sejak tahun 2005. Mendengar hal tersebut, orang tua siswa tidak setuju dan melayangkan protes kepada sekolah.

Kasus ini pun saat ini menjadi perbincangan hangat di Twitter dan media sosial lainnya.

Banyak yang mengkritik aturan tersebut namun juga tidak sedikit yang mendukung dan meminta pemerintah tetap mempertahankan aturan berhijab bagi siswa perempuan.

Baca Juga: Jadi Viral Terkait Siswa Nonmuslim Wajib Berjilbab, Ini Prestasi dari SMKN 2 Padang

Penulis : Laura Elvina


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


KOMPAS BISNIS

OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit

Sabtu, 27 Februari 2021 | 01:56 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
04:11
BMKG: GEMPA BERMAGNITUDO 5,2 YANG GUNCANG HALMAHERA SELATAN, MALUKU UTARA, JUMAT MALAM TAK BERPOTENSI TSUNAMI   MULAI 26 FEBRUARI 2021, PEMPROV DKI JAKARTA UJI COBA JALUR SEPEDA PERMANEN SUDIRMAN-THAMRIN    KSPI MENOLAK KERAS JIKA BIAYA VAKSINASI COVID-19 MANDIRI ATAU GOTONG ROYONG DIBEBANI KEPADA BURUH    WAKIL KETUA KOMISI IX DPR MELKI LAKA LENA INGATKAN PENDATAAN PROGRAM VAKSINASI GOTONG ROYONG DIPERJELAS & DETAIL    WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA SEBUT VAKSINASI BAGI TENAGA KESEHATAN BAIK UNTUK DOSIS 1 DAN 2 SUDAH MENCAPAI 65,3 PERSEN   KEMENKES: PESERTA VAKSINASI GOTONG ROYONG AKAN MENDAPATKAN KARTU VAKSINASI COVID-19 DAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK    KEMENKES MENYATAKAN AKAN TETAPKAN TARIF MAKSIMAL PELAYANAN VAKSINASI GOTONG ROYONG   MENHUB: LAYANAN TES COVID-19 GENOSE SUDAH MULAI DITERAPKAN DI PELABUHAN TERMINAL TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA   KEMENKES SEBUT VAKSIN SINOVAC, ASTRAZENECA, NOVAVAX, DAN PFIZER TAK DIGUNAKAN DALAM VAKSINASI GOTONG ROYONG   PT BIO FARMA AKAN MENJADI IMPORTIR DAN DISTRIBUTOR VAKSIN COVID-19 UNTUK VAKSINASI GOTONG ROYONG   PT BIO FARMA MENYATAKAN JENIS VAKSIN GOTONG ROYONG HARUS BERBEDA DENGAN VAKSIN UNTUK PROGRAM PEMERINTAH    KEMENKES: VAKSIN COVID-19 UNTUK VAKSINASI GOTONG ROYONG HARUS MENDAPAT IZIN PENGGUNAAN DARURAT DARI BPOM    KEMENTERIAN BUMN SEBUT BIAYA VAKSINASI GOTONG ROYONG UNTUK BURUH DAN KARYAWAN SWASTA DITANGGUNG PERUSAHAAN    KEMENTERIAN BUMN: 6.664 PERUSAHAAN TELAH DAFTAR PROGRAM VAKSINASI COVID-19 MANDIRI ATAU GOTONG ROYONG MELALUI KADIN