Kompas TV nasional peristiwa

TNI AL Tangkap Kapal Ikan Asing Berbendera Taiwan di Perairan Natuna

Sabtu, 23 Januari 2021 | 18:11 WIB

NATUNA, KOMPAS.TV - TNI Angkatan Laut (AL) kembali menangkap satu kapal ikan asing di perairan natuna Utara pada Jumat (22/1), saat patroli dengan menggunakan KRI Usman Harun. 

Kapal yang ditangkap tersebut diketahui bernama Hai Chien Hsing dan berbendera Taiwan.

Dari hasil penggeledahan, TNI menangkap sembilan orang Anak Buah Kapal (ABK). 

Dua orang di antaranya adalah Warga Negara Taiwan, sementara tujuh orang lainnya adalah Warga Negara Indonesia.

Selain itu, sebanyak 12 ton hasil tangkapan illegal fishing juga sudah ditahan oleh TNI.

Saat ini, kapal tersebut tengah diamankan di Pangkalan TNI AL Ranai, untuk diperiksa lebih lanjut.
 

Penulis : Anjani Nur Permatasari




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:21
POLRI IZINKAN LAGA UJI COBA TIMNAS INDONESIA U-22 DAN U-23 DIGELAR PEKAN INI   ISTANA BUCKINGHAM: PERAWATAN JANTUNG SUAMI DARI RATU ELIZABETH II, PANGERAN PHILIP, BERHASIL   PERDANA MENTERI TIONGKOK LI KEQIANG TARGETKAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN INI AKAN LAMPAUI 6%   VAKSINASI COVID-19 BAGI ASN, TNI, POLRI, DAN TOKOH MASYARAKAT DI JAKARTA UTARA AKAN DIMULAI 8 MARET 2021   YOUTUBER, SELEBGRAM, DAN TIKTOKER BAKAL DIAWASI LEBIH KETAT OLEH KANTOR PAJAK PADA TAHUN INI   POLRI TAK KELUARKAN IZIN KONGRES LUAR BIASA (KLB) YANG MENGATASNAMAKAN PARTAI DEMOKRAT DI SIBOLANGIT, SUMUT   SEBANYAK 400 HUNIAN MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN REL LAYANG SIMPANG PALANG JOGLO SOLO   PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN REL LAYANG SIMPANG PALANG JOGLO SOLO DIMULAI PADA JULI 2021   PEMERINTAH PERLUAS PENERAPAN PPKM MIKRO DI SUMATERA UTARA, KALIMANTAN TIMUR, DAN SULAWESI UTARA   PEMERINTAH PERPANJANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MIKRO HINGGA 22 MARET 2021   MENTERI PPPA BINTANG PUSPAYOGA BERHARAP PEREMPUAN MUDA TAK TERJEBAK BUDAYA YANG MENGHALAU UNTUK BERKEMBANG   KEJAGUNG AJUKAN PEMBLOKIRAN ASET TANAH MILIK TERSANGKA KORUPSI PT ASABRI, BENNY TJOKROSAPUTRO, DI 3 KABUPATEN   DJOKO TJANDRA DITUNTUT 4 TAHUN PENJARA DALAM KASUS PENGHAPUSAN "RED NOTICE" DAN PENGURUSAN FATWA DI MA   ICW MENILAI TUNTUTAN JPU TERHADAP DJOKO TJANDRA BELUM MAKSIMAL