Kompas TV klik360 cerita indonesia

Viral Siswi Non-muslim Dipaksa Berjilbab di Padang, Ini Kata Komnas HAM

Sabtu, 23 Januari 2021 | 13:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komnas HAM berharap Kemendikbud bisa bertindak agar peristiwa pemaksaan penggunaan Jilbab bagi siswi non muslim di Padang, Sumatra Barat tidak terulang.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam menyoroti soal polemik siswi nonmuslim di Padang yang diwajibkan menggunakan jilbab.

“Peristiwa tersebut meruapakan keperihatinan bagi kita bersama institusi pendidikan negeri seharusnya bisa menjunjung tinggi keragaman yang ada, menghormati kebebasan beagama dan keyakinan,”ujar Beka Ulung dalam video yang diterima tim Kompas.TV

Komnas HAM menyanangkan hal ini, karena institusi pendidikan seharusnya bisa menjunjung tinggi keragaman, menghormati kebebasan beragama dan keyakinan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Komnas HAM mendesak Kemendikbud memberikan perhatian serius agar kejadian serupa tidak terulang di Padang dan juga tempat lain.

“Kami berharap Kemendikbud menaruh perhatian serius pada hal ini mencegah kejadian yang sama terjadi di daerah lain dan juga di masa yang akan datang,”ujar Beka.

Kejadian ini bisa menjadi pembelajaran agar para siswa bisa belajar dengan tenang dan nyaman.

Penulis : Theo Reza




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:33
JEPANG AKAN PERPANJANG STATUS DARURAT COVID-19 DI TOKYO SELAMA DUA PEKAN KE DEPAN   PEMKOT TANGERANG TARGETKAN VAKSINASI COVID-19 TAHAP KEDUA UNTUK PELAYAN PUBLIK RAMPUNG HARI INI   MASUK ZONA KUNING COVID-19, WALI KOTA TANGSEL AIRIN RACHMI IMBAU WARGA TETAP DISIPLIN TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN   HINGGA 5 MARET 2021, PASIEN COVID-19 DI RUMAH SAKIT DARURAT WISMA ATLET KEMAYORAN MENCAPAI 4.472 ORANG   AMERIKA SERIKAT PERKETAT EKSPOR KE MYANMAR SEBAGAI SANKSI BAGI JUNTA MILITER ATAS KEKERASAN TERHADAP DEMONSTRAN   BAWASLU MENCATAT ADA 155 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT PELANGGARAN PEMILU   GUNUNG MERAPI KEMBALI ERUPSI SIANG INI DENGAN LUNCURAN AWAN PANAS HINGGA 1,3 KILOMETER   KPK JADWALKAN PEMERIKSAAN TERHADAP ISTRI EKS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN EDHY PRABOWO DAN 12 SAKSI LAINNYA   WAPRES MA'RUF AMIN SEBUT PEMERINTAH AKAN MELANJUTKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA HINGGA 2022   PEKAN DEPAN, BARESKRIM POLRI GELAR PERKARA DUGAAN “UNLAWFUL KILLING” DALAM KASUS PENEMBAKAN 6 ANGGOTA FPI   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD BERHARAP MASYARAKAT SEPAKAT AGAR RKUHP BISA SEGERA DISAHKAN   KEMENDANG AKAN BENTUK DEWAN PENUNJANG EKSPOR UNTUK MEMPELAJARI DAN MENGEKSEKUSI PASAR TERTENTU DI LUAR NEGERI   MENDAG AKAN ATUR DISKON E-COMMERCE UNTUK CEGAH “PREDATORY PRICING” DAN MENCIPTAKAN KEADILAN PERDAGANGAN DIGITAL   PRESIDEN JOKOWI INGATKAN ADANYA PRAKTIK-PRAKTIK PERDAGANGAN YANG TIDAK ADIL DAN MEMBAHAYAKAN UMKM