Pemerintah Buka Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri dengan Merk yang Berbeda

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah membuka opsi vaksinasi mandiri guna mempercepat target capaian herd immunity atau kekebalan kolektif yang berperan penting sebagai salah satu cara memutus mata rantai penularan Covid-19.

Lampu hijau untuk vaksinasi mandiri disampaikan Presiden Joko Widodo saat menanggapi wacana vaksinasi mandiri karyawan oleh perusahaan yang diusulkan sejumlah pengusaha nasional dalam acara kompas 100 Ceo Forum.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonpomi Nasional (PEN), menekankan vaksin gratis tetap menjadi prioritas, sedangkan opsi vaksinasi mandiri dengan merek vaksin yang berbeda dengan yang digunakan pada program vaksinasi gratis, terbuka dan tetap diperlukan.

Menurut Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, usulan vaksinasi mandiri yang ditanggung perusahaan di mana karyawan bekerja bisa pilihan di tengah keterbatasan program vaksinasi gratis yang dijalankan pemerintah.

Namun, Menkes mengingatkan agar vaksinasi mandiri tidak diskriminatif.

Di tengah pandemi, program vaksinasi Covid-19 merupakan keniscayaan.

Selain berkejaran dengan tingkat penularan Covid-19 yang masih tinggi, opsi vaksinasi mandiri harus terjangkau tanpa diskriminasi.

Pemerintah harus mampu menjamin vaksinasi baik secara gratis maupun mandiri bisa diakses dengan adil dan merata oleh seluruh warga masyarakat.

Wacana vaksinasi mandiri berpeluang menambal keterbatasan program vaksinasi gratis oleh pemerintah pada saat tingkat penularan Covid-19 yang masih tinggi membutuhkan penanganan yang cepat dan masif.  

Lalu apa untung ruginya vaksinasi mandiri dan bagaimana mengelola vaksinasi mandiri agar tidak tumpang tindih dan menggangu program vaksinasi gratis yang sudah berjalan?

Simak pembahasannya bersama dengan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Brian Sri Prahastuti, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), hariyadi sukamdani, dan Ahli Virologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mohammad Saifudin Hakim.