Kompas TV nasional peristiwa

Anies Usul Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19, Bima Arya: Ini Perlu Diperjelas

Jumat, 22 Januari 2021 | 22:13 WIB
anies-usul-pusat-ambil-alih-koordinasi-penanganan-covid-19-bima-arya-ini-perlu-diperjelas
Wali Kota Bogor Bima Arya (Sumber: KOMPAS.COM)

BOGOR, KOMPAS.TV- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto belum memahami usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek. Pasalnya, Bima menuturkan hingga saat ini Pemkot Bogor selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menangani kasus Covid-19.

“Saya belum jelas apa yang dimaksud dengan mengambil alih. Apa saja? Ini perlu diperjelas dulu. Kewenangan kan sudah terbagi, jadi tinggal percepatan koordinasi saja. Dan sejauh ini koordinasi dengan pusat berjalan baik. Jadi, nggak jelas apa yang dimaksud dengan usulan ambil alih,” kata Bima, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga: Anies Baswedan Disebut Sudah Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Menurut Bima, dalam penanganan Covid-19, yang diperlukan adalah gerak cepat dari pemerintah daerah masing-masing untuk menambah fasilitas kesehatan (faskes). Sebagai contoh, rumah sakit (RS) darurat di GOR Pajajaran yang dibangun untuk pasien Covid-19 dari dana BNPB. Sama halnya dengan DKI, Bima menuturkan RS di Bogor juga terdapat pasien dari luar wilayahnya, termasuk Jakarta.

“Saat ini pun RS di Bogor juga menampung banyak pasien dari luar Kota Bogor. 40 persen, termasuk dari jakarta. Jadi yang penting adalah sistem rujukan yang lebih efektif,” ujarnya dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Hal itu diusulkan agar pemerintah pusat turun tangan membantu menyiapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga atau Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Permintaan itu diajukan Pemprov DKI karena kapasitas rumah sakit (RS) khusus pasien virus Corona (COVID-19) di Jakarta hampir penuh.

Baca Juga: Pemprov DKI Minta Pemerintah Pusat Tingkatkan Fasilitas Kesehatan Daerah Penyangga

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:27
BAHAS PERUBAHAN IKLIM, MENKO MARVES LUHUT PANDJAITAN GELAR PERTEMUAN VIRTUAL DENGAN UTUSAN KHUSUS PRESIDEN AS   KSAD JENDERAL TNI ANDIKA PERKASA MENAIKKAN PANGKAT 12 PERWIRA TINGGI TNI AD    BOBBY AFIF NASUTION DAN AULIA RACHMAN RESMI MENJABAT SEBAGAI WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MEDAN, SUMUT    MENKO PMK BERHARAP VAKSINASI COVID-19 TERHADAP PARA ATLET DAPAT MENGAKTIFKAN KEMBALI KEGIATAN OLAHRAGA   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY OPTIMISTIS PENERAPAN PPKM MIKRO MAMPU PERCEPAT PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA    BANK INDONESIA OPTIMISTIS EKONOMI DOMESTIK PULIH SECARA BERTAHAP   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR KLAIM VAKSINASI DI LINGKUNGAN DPR TAK TERTUTUP MELAINKAN DENGAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT   KADIN DKI BERHARAP DENGAN ADANYA VAKSINASI MANDIRI DAPAT MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN AKTIVITAS DUNIA USAHA    KETUA DPD HIPPI DKI MENYAMBUT BAIK KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG MENERBITKAN ATURAN MENGENAI VAKSINASI MANDIRI   SYARAT BAWA HASIL TES USAP DI BANDARA SUPADIO PONTIANAK KEMBALI DIPERPANJANG HINGGA LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI   HINGGA 26 FEBRUARI 2021, KASUS COVID-19 DI INDONESIA CAPAI 1.322.866 ORANG, 1.128.672 SEMBUH, DAN 35.786 MENINGGAL DUNIA   TOTAL WNI POSITIF COVID-19 DI LUAR NEGERI ADALAH 3.292: 2.368 SEMBUH, 171 MENINGGAL DUNIA, DAN 753 DALAM PERAWATAN    SATGAS COVID-19: HINGGA 26 FEBRUARI 2021, SEBANYAK 1.583.581 TENAGA KESEHATAN SUDAH MENJALANI VAKSINASI   SATGAS COVID-19: PEMBERLAKUAN PPKM MIKRO PERLU DILAKUKAN HINGGA LEVEL KOMUNITAS TERKECIL YAKNI RT, RW, DAN DESA