Calon Kapolri: Tidak Boleh Lagi Ada Hukum Tajam ke Bawah Tapi Tumpul ke Atas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi III akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Pada sesi pertama, Komjen Listyo Sigit Prabowo diberikan kesempatan oleh DPR untuk memberikan arah kebijakan program kerja.

Sesaat setelah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri, Komjen Listyo melaksanakan kegiatan silaturahmi ke tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan mantan Kapolri. 

Baca Juga: Kebijakan Calon Kapolri Soal Perbaikan Layanan dari Sikap, Perilaku, Hingga Pungli oleh Oknum Polri

"Untuk kami ingin mengetahui secara langsung apa harapan masyarakat tentang Polri. Bagaimana potret di mata masyarakat karena itu sebagai kebijakan kami untuk kami mengambil langkah-langkah terkait dengan kebijakan program kerja," kata Komjen Listyo, Rabu (20/1/2021).

Dalam kunjungannya tersebut, lanjut Komjen Listyo, ada beberapa saran, kritik, dan harapan untuk Polri ke depannya. Di antaranya ialah menjadi organisasi yang dapat mewujudkan rasa keadilan dan transparan, dan beberapa hal seperti masukan bagi Polri terkait kondisi hukum saat ini yang harus diperbaiki.

"Tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya, kemudian ibu tersebut diproses," jelas Komjen Listyo.

Ia mengatakan hukum harus dilakukan secara tegas namun tetap humanis.

Uji kelayakan akan digelar dua sesi yakni mulai pukul 10.00 sampai 12.00 WIB pemaparan makalah. Lalu, dilanjutkan pada pukul 14.00-16.30 WIB sesi pendalaman dari Komisi III.